Public management – Samodra Wibawa

Khilafah vs Model Lain: Menimbang Jaminan Kesejahteraan Warga Negara

Diedit dari AI… mohon koreksi… 😊

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan hak dasar setiap manusia, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan bukan hanya bersifat material, melainkan juga spiritual dan sosial, terwujud dalam konsep al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan al-‘adl (keadilan). Sistem khilafah, yang selama lebih dari 13 abad (622-1924) melindungi umat Islam, diklaim telah menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh berbasis syariat. Di sisi lain, negara modern —kapitalisme, sosialisme, komunisme— menawarkan jaminan sosial melalui pajak, subsidi, dan layanan publik.

Mana yg lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak rakyat?

Sistem Ekonomi dan Keuangan Negara Islam

Note: Ditulis untuk webinar ANN nanti malam… dari AI, diedit sedikit… Mohon koreksi dari para pemirsa… 🙂

—

Sistem ekonomi dan keuangan dalam negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam sistem ekonomi dan keuangan negara Islam:

1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Tauhid: Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah.
Keadilan (al-‘Adl): Distribusi kekayaan harus adil, tidak eksploitatif.
Tidak Riba: Sistem keuangan Islam melarang bunga (riba) dan mendorong sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
Zakat dan Infaq: Mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah.
Kepemilikan: Mengakui kepemilikan individu, negara, dan masyarakat dengan batasan-batasan syariah.

Konstitusi dan Struktur Negara Madinah: Pemerintahan yang Adil dan Inklusif

Webinar ANN pada 24 Oktober 2024 membahas konstitusi dan struktur pemerintahan Negara Madinah. Pembicaranya Prof. Fahmi Amhar (BRIN), dan moderatornya Sofyan Hadi, MSi. (UNRI). Berikut ini pemahaman yang bisa saya bangun setelahnya.

Pendahuluan

Pada masa sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Jazirah Arab hidup dalam sistem sosial yang tidak memiliki aturan negara yang jelas. Kondisi sosial di Kota Madinah—saat itu disebut Yathrib—terpecah-belah oleh konflik antar-suku. Pertikaian antara suku-suku besar seperti Aus dan Khazraj serta perselisihan dengan komunitas Yahudi menambah ketidakstabilan. Pada 622 M, Nabi Muhammad tiba di Madinah, dan menyusun Piagam Madinah sebagai dasar hukum yang menyatukan kelompok2 yg berbeda tersebut. Hal ini mengubah Madinah menjadi negara yang berdaulat, yg bekerja berdasarkan aturan Allah melalui Nabi Muhammad.

Elemen-elemen konstitusional apa dan struktur pemerintahan seperti apa yang berlaku di negara baru itu, yang diatur oleh Piagam Madinah? Apakah prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks pemerintahan modern saat ini?

Demokrasi, rule of law, partisipasi

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi– sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

Pelayanan pemerintah kita kpd masyarakat sudah menjadi seperti apa…?

1. Pelayanan dokumen oleh kantor2 pemerintah kita sudah semakin baik. Cara pemerintah memberi kita KTP, STNK, SIM, SHM dll sudah jauh lebih baik dibanding 10 apalagi 20-30 tahun lalu. Selain karena IT, mungkin karena mmg reformasi birokrasi kita sudah lumayan berhasil. Entah kalau revoluasi mental (?). Baik dalam arti: syarat jelas, relative transparan, cepat, murah, efisien dst. Tapi suap-menyuap ternyata masih ada, terutama oleh mereka yg kaya, tidak ingin repot, tak punya waktu atau tak paham prosedur.

2. Tapi pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa/”pelayanan” sepertinya belum memuaskan. Mungkin sudah cukup memuaskan, tapi protes masih terdengar di sana-sini.

Ciptaker

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

Pemerintah (majikan) dan pegawai (buruh)

Dalam era modern saat ini rupanya image bahwa majikan itu berkuasa atas buruhnya belumlah hilang. Majikan semena-mena kepada bawahan atau anakbuahnya masih sering dijumpai, dan untuk sebagian masih dibiarkan, diterima atau dipahami oleh masyarakat. Padahal ini harusnya tidak terjadi lagi, sebab “modern” sejauh ini dimaknai sebagai civilized, beradab, madani, manusiawi.

Memang pada perusahaan swasta, apalagi swasta kecil atau UMKM, kita masih dapat menerima jika buruh tiba-tiba dipecat oleh majikannya, karena perusahaan itu bangkrut. Kita tidak bisa mengatakan hal ini semana-mena. Tapi untuk kasus perusahaan besar, pemecatan-seketika meskipun karena perusahaan bangkrut tidaklah dapat diterima. Karena pastilah ada aturan atau perjanjian-kerja sebelumnya antara buruh dan majikan jika terjadi kondisi buruk seperti itu, apa yang harus dilakan oleh kedua pihak. Jadi dalam tatanan modern (yg beradab), perilaku majikan

Ekonomi

[Pasca ISD 08]

Bayi lahir lalu hidup. Untuk hidup dia harus makan, berbaju dan berumah. Pangan, sandang, papan. Setelah besar dia butuh teman bermain, lingkungan sosial. Lalu berkreasi, bekerja.

Semuanya harus yg cukup, nyaman, membahagiakan. Syukur2 melimpah, agar lebih berbahagia lagi, bisa menabung untuk kebutuhan esok hari. Berkembang-biak.

Perbedaan dan keadilan

[Untuk ISD, pert. 04.]

Tidak ada dua hal yg sama di dunia ini. Semua unik. Mirip banyak, sama persis tidak ada.

Maka demikianlah di dalam masyarakat orang itu tidak sama. Ada yg kaya, ada yg miskin. Pinter-bodoh, desa-kota, tinggi-rendah, merah-biru-kuning-jingga dst.

Berbeda itu indah. Meski hamparan padi di sawah juga sedap dipandang mata, tapi tidak ada taman yg berisi sebuah tumbuhan. Pasti beraneka-ragam, plural.

Desa

[In response to https://www.facebook.com/hanif.nurcholis2/posts/3276305015818866, 7 Juli 2020.]

Desa ditulis sebagai buku top oleh sejarawan/antropolog Koentjaraningrat dan Sartono Kartodirdjo. Sepertinya juga oleh sosiolog Sajogjo dan –dengan perspektif ekonomi– antropolog Masri Singarimbun. Tahun 1980an saya pernah melihat dan memegang buku-buku mereka –lupa, sudah membaca atau belum… ?

Sebagai sarjana administrasi negara, ingin sekali sy menjadi lurah atau camat atau bupati ca. 1-2 tahun saja, lalu menulis buku rinci detil seperti buku-buku tadi. Tebal 1000-2000 halaman seperti buku Max Weber. Yg eksploratif imajinatif inspiratif tentang pengurusan/pengelolaan/penataan (ya itulah administrasi) sistem desa, kecamatan atau kabupaten itu. (Sekiranya Mendagri memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk sebagai pejabat seperti ini… sungguh akan sangat luar biasa… di sudut hutan belantara Sumatera atau Kalimantan juga oke… ?)