Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.
Continue reading “Ciptaker”Category: Public policy
Pandemi dan kriminalitas
(Ditulis 13 Mei 2021.)
Pandemi Covid yang telah merenggut 48 ribu nyawa di Indonesia dan 3,3 juta jiwa di dunia[1] menyadarkan kita betapa dekatnya kita dengan kematian. Sekalipun tetap ada saja yang tidak peduli atau tidak takut dengan virus ini, tapi pada umumnya orang berusaha menghindar dari virus ini. Mereka yang tidak peduli dapat dipastikan adalah orang yang belum merasakan sakitnya orang yang terkena virus ini, atau dia yakin bahwa virus ini tidak akan menempel padanya.
Continue reading “Pandemi dan kriminalitas”Perbedaan dan keadilan
[Untuk ISD, pert. 04.]
Tidak ada dua hal yg sama di dunia ini. Semua unik. Mirip banyak, sama persis tidak ada.
Maka demikianlah di dalam masyarakat orang itu tidak sama. Ada yg kaya, ada yg miskin. Pinter-bodoh, desa-kota, tinggi-rendah, merah-biru-kuning-jingga dst.
Berbeda itu indah. Meski hamparan padi di sawah juga sedap dipandang mata, tapi tidak ada taman yg berisi sebuah tumbuhan. Pasti beraneka-ragam, plural.
Continue reading “Perbedaan dan keadilan”Kebijakan publik
5.5.2020
Kalau anda menjadi pengelola “negara” –ya itulah masyarakat/publik, dari RT hingga negara sampai dunia; apa yg pertama kali anda kerjakan?
Keputusan (decision), sudah barangtentu.
Continue reading “Kebijakan publik”Kebangsaan dan akulturasi
Masih perlu, relevankah kebangsaan?
Apakah akulturasi tetap diperlukan?
Itulah dua paparan saya pada hari Kamis 15 September 2016 di Tanjung Selor dalam “Seminar Wawasan Kebangsaan: Memperkuat Nasionalisme dan NKRI di Provinsi Kalimantara Utara” yg diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemprov Kaltara.
Dua fotonya (maaf belum ijin pihak2 yg tampak… 🙂 ):
Meritokrasi
Meritokrasi dimulai dengan rekruitment yang obyektif dan terbuka.
Ini dipraktikkan oleh Desa Gondangrejo secara kebablasan: terlalu sederhana: obyektif dan terbuka seratus persen tapi hanya dengan satu kriteria. Desa ini memilih perangkatnya hanya berdasar test tertulis. Mestinya ada penilaian terhadap pengalaman kerja/berorganisasi/bermasyarakat, tingkat pendidikan dll.
Brak gedubrak brak brak brak…!!
Suara itu terdengar keras, seperti atap rumah yg roboh atau gerobak dorong PKL yang jatuh berantakan tumpah seluruh isinya. Continue reading “Brak gedubrak brak brak brak…!!”
Kebijakan publik
Opo to KP kuwi…? Opo hubungane karo AN..? 🙂
Bagaimana siklus hidupnya yg ideal…?