Samodra Wibawa

1. Setelah chatting cukup panas di WAG AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, https://asian.or.id/), beberapa orang hadir berbincang, sarasehan di zoom pada Selasa 20 Februari 2024 malam. Yang hadir dan berbicara adalah Melkisedek (UNDANA), Argo (UNY), Budiman (UNSA), Suprapti (STIAMI), Dewi (UNISA), Ambar (UGM) dan saya sendiri serta 3-5 orang yg datang mengintip sekejap. Beberapa orang yang diharapkan hadir, karena aktif di chat, malah tidak hadir. Sibuk, sedang pusing, gak ada sinyal atau cari aman/nyaman? J

Berikut ini renungan saya sesudah zoom yg memberikan banyak pengetahuan dan perspektif tersebut.

Tags: conflict of interest, demokrasi, pemilu

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi–  sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

Dalam era modern saat ini rupanya image bahwa majikan itu berkuasa atas buruhnya belumlah hilang. Majikan semena-mena kepada bawahan atau anakbuahnya masih sering dijumpai, dan untuk sebagian masih dibiarkan, diterima atau dipahami oleh masyarakat. Padahal ini harusnya tidak terjadi lagi, sebab “modern” sejauh ini dimaknai sebagai civilized, beradab, madani, manusiawi.

Memang pada perusahaan swasta, apalagi swasta kecil atau UMKM, kita masih dapat menerima jika buruh tiba-tiba dipecat oleh majikannya, karena perusahaan itu bangkrut. Kita tidak bisa mengatakan hal ini semana-mena. Tapi untuk kasus perusahaan besar, pemecatan-seketika meskipun karena perusahaan bangkrut tidaklah dapat diterima. Karena pastilah ada aturan atau perjanjian-kerja sebelumnya antara buruh dan majikan jika terjadi kondisi buruk seperti itu, apa yang harus dilakan oleh kedua pihak. Jadi dalam tatanan modern (yg beradab), perilaku majikan

OTT Bupati Klaten: Ayo Revolusi!  🙂

Oleh:

Samodra Wibawa

Belum genap setahun berseragam putih dan bertopi bupati, Sri Hartini (PDIP) ditangkap KPK on the spot pada pagi 30 Desember 2016. Kejadian ini menghebohkan (tapi tidak mengejutkan) orang Klaten pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. “Kado spesial” akhir tahun buat warga kota apem, welut, rambak ceker dan ayam panggang…. 🙂

Continue Reading »

Mengapa orang bisa sangat berhasrat merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah?

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dibayangkan. Pertama, orang semata-mata tak suka kepada pemerintah itu, dan nafsunya memang gede untuk menjadi penguasa. Continue Reading »

Belum lama ini saya berpikir tentang kekuasaan: orang bisa terperangkap pada nafsu untuk memburunya secara membabi-buta. Ternyata pokok soalnya bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan nafsu: untuk memiliki, merengkuh, handarbeni, hangrungkrebi… 🙂 Jika anda mengikutinya, anda akan menjadi menghalalkan segala cara. Machiaveli 500 tahun lalu tidak menasihati rajanya untuk bersikap semacam itu, tapi mengungkapkan fakta/realitas yang memang telah berlangsung. Continue Reading »