Samodra Wibawa

1. Pelayanan dokumen oleh kantor2 pemerintah kita sudah semakin baik. Cara pemerintah memberi kita KTP, STNK, SIM, SHM dll sudah jauh lebih baik dibanding 10 apalagi 20-30 tahun lalu. Selain karena IT, mungkin karena mmg reformasi birokrasi kita sudah lumayan berhasil. Entah kalau revoluasi mental (?). Baik dalam arti: syarat jelas, relative transparan, cepat, murah, efisien dst. Tapi suap-menyuap ternyata masih ada, terutama oleh mereka yg kaya, tidak ingin repot, tak punya waktu atau tak paham prosedur.

2. Tapi pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa/”pelayanan” sepertinya belum memuaskan. Mungkin sudah cukup memuaskan, tapi protes masih terdengar di sana-sini.

Berikut ini pemahaman/tafsir sy terhadap (di atas, berdasar) diskusi Rebo malam, 5 Januari 2021:

• Kalau anda jadi pegawai di gedung DPR, anda bisa jadi karyawan TU (administrasi dalam arti sempit): planning-organizing-actuating-controlling, bisa jadi staff pimpinan (melayani full kebutuhan anggota DPR yg jadi ketua suatu gugus tugas), atau jadi “pejabat fungsional” analis kebijakan.
• Para wakil rakyat adalah orang2 yg sangat dimanja oleh pemerintah (negara?). Selain menerima gaji, uang tunjangan dan biaya perjalanan dinas dsb., mereka berhak mengangkat staf ahli yg mereka pilih sendiri sesukanya: bisa ahli beneran, bisa teman, timses, keponakan, tetangga atau suami/isteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggun: 5 orang! Mereka hadir setiap kali rapat, sehingga bila ada sidang pleno gedung DPR RI riuh-rendah berubah jadi pasar tiban!
• Tapi apa hasilnya..? Apa alasannya kita harus membiayai mereka sebanyak itu?

Tags: inovasi, komitmen, patologi birokrasi, pegawai honorer, pemborosan, politisi dan birokrasi, reformasi, rencana, visi

Benarkah RI telah berhasil jadi negara hukum? Wong birokrasinya, yang berisi orang2 pinter yg diseleksi secara ketat dan sulit, diperintah oleh pejabat-politik, yg tidak diseleksi tapi dipilih oleh rakyat berdasarkan suka-gak-suka sogok-menyogok kok…

Rechtsstaat itu apa, Machtstaat itu apa?

Pada Kemis malam, 23 Des 2021, 9 orang telah memperbincangkan ini. Selengkapnya:

Tags: birokrasi, netralitas, pemerintah provinsi, politik, politisi, promosi, rekruitmen

Pada Selasa malam, 14 des 2021, berlangsung curah-pendapat oleh 9 dosen/aktivis:

Di beberapa tempat telah terjadi perbaikan proses pelayanan (syarat dokumen, biaya dan alur/tata-cara serta teknologi), di tempat lain belum.  Umumnya sudah ada perbaikan, tapi sikap/mental/perilaku lama (adat-istiadat, budaya) masih terasa: calo, suap, kolusi, nepotisme, intimidasi, pemaksaan, ketertutupan, kecongkakan, kekuasaan.

Di pihak lain digitalisasi belum disertai interkoneksitas dan interoperabilitas. Memang dalam perspektif sebuah kasus pelayanan dia memudahkan, mempercepat; tapi dilihat dari perspektif yang luas dia rumit, membingungkan, duplikatif, overlap dan tidak efisien.

So what…? Na und…? Njur piye jal…? ?

(Ditulis 13 Mei 2021.)

Pandemi Covid yang telah merenggut 48 ribu nyawa di Indonesia dan 3,3 juta jiwa di dunia[1] menyadarkan kita betapa dekatnya kita dengan kematian. Sekalipun tetap ada saja yang tidak peduli atau tidak takut dengan virus ini, tapi pada umumnya orang berusaha menghindar dari virus ini. Mereka yang tidak peduli dapat dipastikan adalah orang yang belum merasakan sakitnya orang yang terkena virus ini, atau dia yakin bahwa virus ini tidak akan menempel padanya.

OTT Bupati Klaten: Ayo Revolusi!  🙂

Oleh:

Samodra Wibawa

Belum genap setahun berseragam putih dan bertopi bupati, Sri Hartini (PDIP) ditangkap KPK on the spot pada pagi 30 Desember 2016. Kejadian ini menghebohkan (tapi tidak mengejutkan) orang Klaten pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. “Kado spesial” akhir tahun buat warga kota apem, welut, rambak ceker dan ayam panggang…. 🙂

Continue Reading »

Klassik…? Memang…dan belum selesai..! 🙁

Baca aja sendiri… 😉