Samodra Wibawa

Lorenz von Stein adalah “bapak adm. negara”, kalau dapat disebut seperti itu. Juga “bapak reformasi (bukan revolusi) sosial” dan “bapak negara sosial (bukan sosialis)”. Ini percik pemikiran saya 22 tahun lalu, kalau tidak salah ditulis untuk seminar ISTECS di Paris th 2000. Ditemukan hari ini di web.archive. Lebih banyak tentang ilmuwan ini, lihat wikipedia.

LEARNING FROM THE LORENZ VON STEIN’S IDEA OF SOCIAL STATE

Samodra Wibawa

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Germany

Email: swibawa@gmx.de

Abstract. The 19^th century Europe was characterised by the rapid technological and economical development and –as its consequent– the strong tendency of social revolution. In a such socio-psychological situation many social movements have developed, in search for a social regime on their own interests. Each movement created its own ideology or social theory, such as liberalism or communism, that functions as a working instrument to conduct the movement. The german scholar Lorenz von Stein developed his idea of social-state as a middle way between the Marx-Engels’ law of dialectical social development, the Spencers’ organic social system and the non-interventionist liberalism. He was pro the parliamentary, constitutional monarchy and suggested that the state (and its upper social class) should, in order to stop the revolutionary tendency of the lower, worker class, promote an appropriate living standard of the poor. Although Stein was contra the idea of republic because of its less practicability, he found that civil society is the most developed form the human society. The author find the similarity of Steins with a new, a century later in the other side of the globe growing ideology: the developmentalism of the thirty years Suhartos administration.

Keywords: political idea, social state, administration, bureaucracy.

Tags: lorenz von stein, negara sosial, reformasi sosial, revolusi sosial

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi–  sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

1. Pelayanan dokumen oleh kantor2 pemerintah kita sudah semakin baik. Cara pemerintah memberi kita KTP, STNK, SIM, SHM dll sudah jauh lebih baik dibanding 10 apalagi 20-30 tahun lalu. Selain karena IT, mungkin karena mmg reformasi birokrasi kita sudah lumayan berhasil. Entah kalau revoluasi mental (?). Baik dalam arti: syarat jelas, relative transparan, cepat, murah, efisien dst. Tapi suap-menyuap ternyata masih ada, terutama oleh mereka yg kaya, tidak ingin repot, tak punya waktu atau tak paham prosedur.

2. Tapi pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa/”pelayanan” sepertinya belum memuaskan. Mungkin sudah cukup memuaskan, tapi protes masih terdengar di sana-sini.

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

Terimakasih kepada Bambang Wijonarko yang telah mengisahkan hidupnya 30 tahun di Dephub, yg sekarang jadi Kemenhub, yg nanti entah jadi apa…

Organisasi memang berubah setiap saat. Lingkungannya berubah, isi organisasi berubah. Lingkungan itu ya masyarakat (orang) –yg pasti berubah terus-menerus kebutuhan, impian dan tuntutannya–, ya teknologi yg maju terus pantang mundur. Isi itu ya manusia. Organisasi itu terutama berisi manusia. Perkakas dan tetek-bengeknya hanyalah ikutan, dampak dari keberadaan manusia. Sama seperti lingkungannya, isi organisasi juga berbuah tiap saat, tiap detik, tiap menit.

Dulu di Kemenhub ada 2-3 dirjen, bertambah jadi 4-5, berkurang lagi jadi 3. Dulu ada postel (pos dan telekomunikasi) dimasukken, lalu dikeluarkan lagi. Dulu ada direktorat meteorologi, dikeluarkan jadi BMKG. Juga SAR, keluar jadi Basarnas. Sementara KAI, walau ada perusahaannya, tetap diurusi pula oleh sebuah Ditjen. Ada ada MRT dan LRT (Jakarta), LRT (Sumatera Selatan), KCI, dan kereta Makasar-ParePare, dan nantinya trem di Surabaya.

Begitulah. Kadang logis, kadang tak logis; meski birokrasi –dari sononya–  dibentuk untuk mengekspresikan logika manusia dalam mengelola kehidupan.

Tags: AI, birokrasi, Dephub, organisasi, TI

Berikut ini pemahaman/tafsir sy terhadap (di atas, berdasar) diskusi Rebo malam, 5 Januari 2021:

• Kalau anda jadi pegawai di gedung DPR, anda bisa jadi karyawan TU (administrasi dalam arti sempit): planning-organizing-actuating-controlling, bisa jadi staff pimpinan (melayani full kebutuhan anggota DPR yg jadi ketua suatu gugus tugas), atau jadi “pejabat fungsional” analis kebijakan.
• Para wakil rakyat adalah orang2 yg sangat dimanja oleh pemerintah (negara?). Selain menerima gaji, uang tunjangan dan biaya perjalanan dinas dsb., mereka berhak mengangkat staf ahli yg mereka pilih sendiri sesukanya: bisa ahli beneran, bisa teman, timses, keponakan, tetangga atau suami/isteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggun: 5 orang! Mereka hadir setiap kali rapat, sehingga bila ada sidang pleno gedung DPR RI riuh-rendah berubah jadi pasar tiban!
• Tapi apa hasilnya..? Apa alasannya kita harus membiayai mereka sebanyak itu?

Tags: inovasi, komitmen, patologi birokrasi, pegawai honorer, pemborosan, politisi dan birokrasi, reformasi, rencana, visi

Benarkah RI telah berhasil jadi negara hukum? Wong birokrasinya, yang berisi orang2 pinter yg diseleksi secara ketat dan sulit, diperintah oleh pejabat-politik, yg tidak diseleksi tapi dipilih oleh rakyat berdasarkan suka-gak-suka sogok-menyogok kok…

Rechtsstaat itu apa, Machtstaat itu apa?

Pada Kemis malam, 23 Des 2021, 9 orang telah memperbincangkan ini. Selengkapnya:

Tags: birokrasi, netralitas, pemerintah provinsi, politik, politisi, promosi, rekruitmen

Pada Selasa malam, 14 des 2021, berlangsung curah-pendapat oleh 9 dosen/aktivis:

Di beberapa tempat telah terjadi perbaikan proses pelayanan (syarat dokumen, biaya dan alur/tata-cara serta teknologi), di tempat lain belum.  Umumnya sudah ada perbaikan, tapi sikap/mental/perilaku lama (adat-istiadat, budaya) masih terasa: calo, suap, kolusi, nepotisme, intimidasi, pemaksaan, ketertutupan, kecongkakan, kekuasaan.

Di pihak lain digitalisasi belum disertai interkoneksitas dan interoperabilitas. Memang dalam perspektif sebuah kasus pelayanan dia memudahkan, mempercepat; tapi dilihat dari perspektif yang luas dia rumit, membingungkan, duplikatif, overlap dan tidak efisien.

So what…? Na und…? Njur piye jal…? ?