Samodra Wibawa

1. Pelayanan dokumen oleh kantor2 pemerintah kita sudah semakin baik. Cara pemerintah memberi kita KTP, STNK, SIM, SHM dll sudah jauh lebih baik dibanding 10 apalagi 20-30 tahun lalu. Selain karena IT, mungkin karena mmg reformasi birokrasi kita sudah lumayan berhasil. Entah kalau revoluasi mental (?). Baik dalam arti: syarat jelas, relative transparan, cepat, murah, efisien dst. Tapi suap-menyuap ternyata masih ada, terutama oleh mereka yg kaya, tidak ingin repot, tak punya waktu atau tak paham prosedur.

2. Tapi pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa/”pelayanan” sepertinya belum memuaskan. Mungkin sudah cukup memuaskan, tapi protes masih terdengar di sana-sini.

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

DD, DAU dan DAK memang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Tapi hanya 8,5%!!!

Waduh kok sedikit sekali..? Lha yg 91,5% dipengaruhi oleh apa..? Bansos, BLT, BKH…?

Rumit… Singkatannya banyak…. Bikin pengamat dan lawan bicara bingung kumprung…?

Kemiskinan digarap oleh banyak orang. Malah mubeng2 gak karu-karuan. Juga jadi lahan korupsi…? Bantuan sosial rawan korupsi..?

Lalu gimana dong…?

*

Terimakasih kepada Bambang Wijonarko yang telah mengisahkan hidupnya 30 tahun di Dephub, yg sekarang jadi Kemenhub, yg nanti entah jadi apa…

Organisasi memang berubah setiap saat. Lingkungannya berubah, isi organisasi berubah. Lingkungan itu ya masyarakat (orang) –yg pasti berubah terus-menerus kebutuhan, impian dan tuntutannya–, ya teknologi yg maju terus pantang mundur. Isi itu ya manusia. Organisasi itu terutama berisi manusia. Perkakas dan tetek-bengeknya hanyalah ikutan, dampak dari keberadaan manusia. Sama seperti lingkungannya, isi organisasi juga berbuah tiap saat, tiap detik, tiap menit.

Dulu di Kemenhub ada 2-3 dirjen, bertambah jadi 4-5, berkurang lagi jadi 3. Dulu ada postel (pos dan telekomunikasi) dimasukken, lalu dikeluarkan lagi. Dulu ada direktorat meteorologi, dikeluarkan jadi BMKG. Juga SAR, keluar jadi Basarnas. Sementara KAI, walau ada perusahaannya, tetap diurusi pula oleh sebuah Ditjen. Ada ada MRT dan LRT (Jakarta), LRT (Sumatera Selatan), KCI, dan kereta Makasar-ParePare, dan nantinya trem di Surabaya.

Begitulah. Kadang logis, kadang tak logis; meski birokrasi –dari sononya–  dibentuk untuk mengekspresikan logika manusia dalam mengelola kehidupan.

Tags: AI, birokrasi, Dephub, organisasi, TI

Berikut ini pemahaman/tafsir sy terhadap (di atas, berdasar) diskusi Rebo malam, 5 Januari 2022:

• Kalau anda jadi pegawai di gedung DPR, anda bisa jadi karyawan TU (administrasi dalam arti sempit): planning-organizing-actuating-controlling, bisa jadi staff pimpinan (melayani full kebutuhan anggota DPR yg jadi ketua suatu gugus tugas), atau jadi “pejabat fungsional” analis kebijakan.
• Para wakil rakyat adalah orang2 yg sangat dimanja oleh pemerintah (negara?). Selain menerima gaji, uang tunjangan dan biaya perjalanan dinas dsb., mereka berhak mengangkat staf ahli yg mereka pilih sendiri sesukanya: bisa ahli beneran, bisa teman, timses, keponakan, tetangga atau suami/isteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggun: 5 orang! Mereka hadir setiap kali rapat, sehingga bila ada sidang pleno gedung DPR RI riuh-rendah berubah jadi pasar tiban!
• Tapi apa hasilnya..? Apa alasannya kita harus membiayai mereka sebanyak itu?

Tags: inovasi, komitmen, patologi birokrasi, pegawai honorer, pemborosan, politisi dan birokrasi, reformasi, rencana, visi

Benarkah RI telah berhasil jadi negara hukum? Wong birokrasinya, yang berisi orang2 pinter yg diseleksi secara ketat dan sulit, diperintah oleh pejabat-politik, yg tidak diseleksi tapi dipilih oleh rakyat berdasarkan suka-gak-suka sogok-menyogok kok…

Rechtsstaat itu apa, Machtstaat itu apa?

Pada Kemis malam, 23 Des 2021, 9 orang telah memperbincangkan ini. Selengkapnya:

Tags: birokrasi, netralitas, pemerintah provinsi, politik, politisi, promosi, rekruitmen

Pada Selasa malam, 14 des 2021, berlangsung curah-pendapat oleh 9 dosen/aktivis:

Di beberapa tempat telah terjadi perbaikan proses pelayanan (syarat dokumen, biaya dan alur/tata-cara serta teknologi), di tempat lain belum.  Umumnya sudah ada perbaikan, tapi sikap/mental/perilaku lama (adat-istiadat, budaya) masih terasa: calo, suap, kolusi, nepotisme, intimidasi, pemaksaan, ketertutupan, kecongkakan, kekuasaan.

Di pihak lain digitalisasi belum disertai interkoneksitas dan interoperabilitas. Memang dalam perspektif sebuah kasus pelayanan dia memudahkan, mempercepat; tapi dilihat dari perspektif yang luas dia rumit, membingungkan, duplikatif, overlap dan tidak efisien.

So what…? Na und…? Njur piye jal…? ?

[In response to Hanif Nurcholis, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4268791566570201&id=100003181997130&sfnsn=wiwspmo, 20 Juni 2021. Diulis 23 Juni, disempurnakan 6 Juli 2021.]

Rasanya pernah ada penelitian tentang kecamatan pada tahun 1980-an (?) yang diselenggarakan PAU (Pusat Antar Universitas) UGM dan Depdagri, untuk menjawab pertanyaan: Bisakah kantor kecamatan dijadikan sentra pelayanan publik? Pertanyaan ini mengemuka, karena dinilai kantor kecamatan (pada kasus di Jawa) pas sekali dalam cakupan geografisnya: tidak terlalu luas seperti kabupaten, tidak terlalu kecil seperti desa. Hampir tidak ada orang (sekali lagi di Jawa) yang merasa terlalu jauh jika harus pergi ke kantor kecamatan.

Dalam era modern saat ini rupanya image bahwa majikan itu berkuasa atas buruhnya belumlah hilang. Majikan semena-mena kepada bawahan atau anakbuahnya masih sering dijumpai, dan untuk sebagian masih dibiarkan, diterima atau dipahami oleh masyarakat. Padahal ini harusnya tidak terjadi lagi, sebab “modern” sejauh ini dimaknai sebagai civilized, beradab, madani, manusiawi.

Memang pada perusahaan swasta, apalagi swasta kecil atau UMKM, kita masih dapat menerima jika buruh tiba-tiba dipecat oleh majikannya, karena perusahaan itu bangkrut. Kita tidak bisa mengatakan hal ini semana-mena. Tapi untuk kasus perusahaan besar, pemecatan-seketika meskipun karena perusahaan bangkrut tidaklah dapat diterima. Karena pastilah ada aturan atau perjanjian-kerja sebelumnya antara buruh dan majikan jika terjadi kondisi buruk seperti itu, apa yang harus dilakan oleh kedua pihak. Jadi dalam tatanan modern (yg beradab), perilaku majikan

(Ditulis 13 Mei 2021.)

Pandemi Covid yang telah merenggut 48 ribu nyawa di Indonesia dan 3,3 juta jiwa di dunia[1] menyadarkan kita betapa dekatnya kita dengan kematian. Sekalipun tetap ada saja yang tidak peduli atau tidak takut dengan virus ini, tapi pada umumnya orang berusaha menghindar dari virus ini. Mereka yang tidak peduli dapat dipastikan adalah orang yang belum merasakan sakitnya orang yang terkena virus ini, atau dia yakin bahwa virus ini tidak akan menempel padanya.