Samodra Wibawa

Pada Selasa malam, 14 des 2021, berlangsung curah-pendapat oleh 9 dosen/aktivis:

Di beberapa tempat telah terjadi perbaikan proses pelayanan (syarat dokumen, biaya dan alur/tata-cara serta teknologi), di tempat lain belum.  Umumnya sudah ada perbaikan, tapi sikap/mental/perilaku lama (adat-istiadat, budaya) masih terasa: calo, suap, kolusi, nepotisme, intimidasi, pemaksaan, ketertutupan, kecongkakan, kekuasaan.

Di pihak lain digitalisasi belum disertai interkoneksitas dan interoperabilitas. Memang dalam perspektif sebuah kasus pelayanan dia memudahkan, mempercepat; tapi dilihat dari perspektif yang luas dia rumit, membingungkan, duplikatif, overlap dan tidak efisien.

So what…? Na und…? Njur piye jal…? ?

[In response to Hanif Nurcholis, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4268791566570201&id=100003181997130&sfnsn=wiwspmo, 20 Juni 2021. Diulis 23 Juni, disempurnakan 6 Juli 2021.]

Rasanya pernah ada penelitian tentang kecamatan pada tahun 1980-an (?) yang diselenggarakan PAU (Pusat Antar Universitas) UGM dan Depdagri, untuk menjawab pertanyaan: Bisakah kantor kecamatan dijadikan sentra pelayanan publik? Pertanyaan ini mengemuka, karena dinilai kantor kecamatan (pada kasus di Jawa) pas sekali dalam cakupan geografisnya: tidak terlalu luas seperti kabupaten, tidak terlalu kecil seperti desa. Hampir tidak ada orang (sekali lagi di Jawa) yang merasa terlalu jauh jika harus pergi ke kantor kecamatan.

(Ditulis 13 Mei 2021.)

Pandemi Covid yang telah merenggut 48 ribu nyawa di Indonesia dan 3,3 juta jiwa di dunia[1] menyadarkan kita betapa dekatnya kita dengan kematian. Sekalipun tetap ada saja yang tidak peduli atau tidak takut dengan virus ini, tapi pada umumnya orang berusaha menghindar dari virus ini. Mereka yang tidak peduli dapat dipastikan adalah orang yang belum merasakan sakitnya orang yang terkena virus ini, atau dia yakin bahwa virus ini tidak akan menempel padanya.

[Pasca ISD 08]

Bayi lahir lalu hidup. Untuk hidup dia harus makan, berbaju dan berumah. Pangan, sandang, papan. Setelah besar dia butuh teman bermain, lingkungan sosial. Lalu berkreasi, bekerja.

Semuanya harus yg cukup, nyaman, membahagiakan. Syukur2 melimpah, agar lebih berbahagia lagi, bisa menabung untuk kebutuhan esok hari. Berkembang-biak.

[Pasca ISD, pert. 06]

Masyarakat itu, seperti makhluk hidup, tumbuh dan berkembang, juga surut dan mati. Berkembang karena perubahan lingkungan, kepentingan, nilai, teknologi dll. Dan setiap warga maupun kelompok berkembang dengan derajat/tingkat/kecepatan yg berbeda-beda –tergantung kompetensi, sosialisasi dsb. Maka jadilah individu, kelompok dan masyarakat yg satu dengan yg lain itu berbeda-beda, beraneka-ragam, bhinneka.

[Untuk ISD, pert. 04.]

Tidak ada dua hal yg sama di dunia ini. Semua unik. Mirip banyak, sama persis tidak ada.

Maka demikianlah di dalam masyarakat orang itu tidak sama. Ada yg kaya, ada yg miskin. Pinter-bodoh, desa-kota, tinggi-rendah, merah-biru-kuning-jingga dst.

Berbeda itu indah. Meski hamparan padi di sawah juga sedap dipandang mata, tapi tidak ada taman yg berisi sebuah tumbuhan. Pasti beraneka-ragam, plural.

Untuk: Cornelis Lay, teman seperjalanan di Konggres AIPI di Kupang dan Manado awal 1990an.

Konteks: Hagia Sophia 2020, Turki Ottoman 1470an, Ibnu Khaldun (Tunisia-Andalusia 1350an), desentralisasi dan pandemi 2020, dan “hari kiamat” Black Brothers 1970an.

*

Sudah kubilang, bahwa negara adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari: sekumpulan manusia (ribuan, puluhan, ratusan ribu, beberapa juta dan kemudian beberapa puluh dan ratusan juta), dipimpin (diurus, diperintah, dikelola) oleh seseorang di atas suatu wilayah, dan –tentu saja–  diakui sebagai negara oleh manusia dan terutama pengurus dari negara lain. Manusia/penduduk/warganya bisa bertambah dan berkurang, keluar-masuk silih berganti. Pemimpin/pengurus/pemerintahnya bisa diwariskan, dipergulirkan, diperebutkan oleh intern keluarga dan nepot si pemimpin itu maupun di antara seluruh penduduk mapun dengan orang asing.

[In response to https://www.facebook.com/hanif.nurcholis2/posts/3276305015818866, 7 Juli 2020.]

Desa ditulis sebagai buku top oleh sejarawan/antropolog Koentjaraningrat dan Sartono Kartodirdjo. Sepertinya juga oleh sosiolog Sajogjo dan –dengan perspektif ekonomi–  antropolog Masri Singarimbun. Tahun 1980an saya pernah melihat dan memegang buku-buku mereka –lupa, sudah membaca atau belum… ?

Sebagai sarjana administrasi negara, ingin sekali sy menjadi lurah atau camat atau bupati ca. 1-2 tahun saja, lalu menulis buku rinci detil seperti buku-buku tadi. Tebal 1000-2000 halaman seperti buku Max Weber. Yg eksploratif imajinatif inspiratif tentang pengurusan/pengelolaan/penataan (ya itulah administrasi) sistem desa, kecamatan atau kabupaten itu. (Sekiranya Mendagri memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk sebagai pejabat seperti ini… sungguh akan sangat luar biasa… di sudut hutan belantara Sumatera atau Kalimantan juga oke… ?)

[In response to https://www.facebook.com/hanif.nurcholis2/posts/3262609903855044.]

Saya belum tahu bagaimana di negara lain, tapi di Indonesia (dhi. di sekitar Klaten dan Sleman) yg saya pahami “daerah” bisa berarti macam-macam: provinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan, desa maupun kelurahan, dusun, RW dan RT. Jadi mendengar orang berkata “pemerintah daerah”, saya jadi senewen dan uring-uringan: daerah yg mana…? Provinsi atau kabupaten atau apa/mana…?

Banyak daerah di Indonesia sekakrang ini sebenarnya dahulu adalah negara[1]: Jogja, Solo, Cirebon, Banten, Minang, Riau, Deli, Kutai, Bulungan, Makassar, Gowa, Ternate, Tidore. Gianyar, Buleleng dll. Konon semuanya berjumlah 299an buah! Semuanya berbentuk monarkhie (kerajaan atau kesultanan) –sistem pemerintahan/politik/administrasi/negara yang “kepala negara”nya turun-temurun. Selain/karena turun-temurun, beberapa “kepala negara” tersebut tidak sedikit yang berhubungan-keluarga: anak-bapak, saudara kanduang, keponakan, menantu-mertua, besan.

Pemerintah, pemerintahan, daerah, negara, konstitusi, masa lalu, masa depan…..?

Berikut ini komentar saya terhadap posting Prof. Hanif Nurcholis di facebooknya, bahwa “pemerintahan daerah bukan milik rakyat”: file word 4 halaman.