Samodra Wibawa

Catatan webinar

            Akademia Noto Negoro (ANN) telah menyelenggarakan webinarnya yang ke-59 pada Rabu malam, 20 September 2023. Tema yang dibahas adalah khilafah, yang  pernah didiskusikan dua-tiga kali sebelumnya di forum ini. Pembicara-utamanya kali ini adalah Prof. Fahmi Amhar (BRIN), yang menayangkan dua video pendek, dengan penanggap Prof. Hanif Nurcholis (UT) dan Dr. Yakob Noho Nani (UNG), sementara moderatornya Sofyan Hadi, Msi. (UNRI). Berikut ini pikiran dan gagasan yang bisa saya cerap dan susun-kembali dari webinar yang diikuti oleh 200-an peserta tersebut.

Lorenz von Stein adalah “bapak adm. negara”, kalau dapat disebut seperti itu. Juga “bapak reformasi (bukan revolusi) sosial” dan “bapak negara sosial (bukan sosialis)”. Ini percik pemikiran saya 22 tahun lalu, kalau tidak salah ditulis untuk seminar ISTECS di Paris th 2000. Ditemukan hari ini di web.archive. Lebih banyak tentang ilmuwan ini, lihat wikipedia.

LEARNING FROM THE LORENZ VON STEIN’S IDEA OF SOCIAL STATE

Samodra Wibawa

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Germany

Email: swibawa@gmx.de

Abstract. The 19^th century Europe was characterised by the rapid technological and economical development and –as its consequent– the strong tendency of social revolution. In a such socio-psychological situation many social movements have developed, in search for a social regime on their own interests. Each movement created its own ideology or social theory, such as liberalism or communism, that functions as a working instrument to conduct the movement. The german scholar Lorenz von Stein developed his idea of social-state as a middle way between the Marx-Engels’ law of dialectical social development, the Spencers’ organic social system and the non-interventionist liberalism. He was pro the parliamentary, constitutional monarchy and suggested that the state (and its upper social class) should, in order to stop the revolutionary tendency of the lower, worker class, promote an appropriate living standard of the poor. Although Stein was contra the idea of republic because of its less practicability, he found that civil society is the most developed form the human society. The author find the similarity of Steins with a new, a century later in the other side of the globe growing ideology: the developmentalism of the thirty years Suhartos administration.

Keywords: political idea, social state, administration, bureaucracy.

Tags: lorenz von stein, negara sosial, reformasi sosial, revolusi sosial

Terimakasih kepada Tomi Setiawan, Defny Holidin dan Furqon Rocmad Widodo yg telah memberikan pencerahan yg luar biasa dalam webinar Akademia Noto Negoro, Selasa 12 April 2022 jam 15.20-17-30. Berikut ini pengetahuan dan pemahaman (plus penafsiran/kehendak) subyektif saya dari acara tsb.

**

1. Masyarakat kota Madinah era Nabi (pasca peristiwa hijrah dari Makkah, abad-7) adalah sebuah negara dalam pengertian modern saat ini: ada pemerintah yang “menguasai” (berdaulat terhadap) penduduk/rakyat dalam suatu wilayah tertentu, dan diakui/diperlakukan sebagai negara oleh pemerintah dan penduduk dari negara lain. Menakjubkan-/mengejutkannya, negara ini memiliki struktur yg sangat wow untuk masa itu: pemerintahnya berisi beberapa lembaga yg memiliki fungsi erimbangan kekuasaan. Check and balances.

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi–  sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

Terimakasih kepada Bambang Wijonarko yang telah mengisahkan hidupnya 30 tahun di Dephub, yg sekarang jadi Kemenhub, yg nanti entah jadi apa…

Organisasi memang berubah setiap saat. Lingkungannya berubah, isi organisasi berubah. Lingkungan itu ya masyarakat (orang) –yg pasti berubah terus-menerus kebutuhan, impian dan tuntutannya–, ya teknologi yg maju terus pantang mundur. Isi itu ya manusia. Organisasi itu terutama berisi manusia. Perkakas dan tetek-bengeknya hanyalah ikutan, dampak dari keberadaan manusia. Sama seperti lingkungannya, isi organisasi juga berbuah tiap saat, tiap detik, tiap menit.

Dulu di Kemenhub ada 2-3 dirjen, bertambah jadi 4-5, berkurang lagi jadi 3. Dulu ada postel (pos dan telekomunikasi) dimasukken, lalu dikeluarkan lagi. Dulu ada direktorat meteorologi, dikeluarkan jadi BMKG. Juga SAR, keluar jadi Basarnas. Sementara KAI, walau ada perusahaannya, tetap diurusi pula oleh sebuah Ditjen. Ada ada MRT dan LRT (Jakarta), LRT (Sumatera Selatan), KCI, dan kereta Makasar-ParePare, dan nantinya trem di Surabaya.

Begitulah. Kadang logis, kadang tak logis; meski birokrasi –dari sononya–  dibentuk untuk mengekspresikan logika manusia dalam mengelola kehidupan.

Tags: AI, birokrasi, Dephub, organisasi, TI

Berikut ini pemahaman/tafsir sy terhadap (di atas, berdasar) diskusi Rebo malam, 5 Januari 2022:

• Kalau anda jadi pegawai di gedung DPR, anda bisa jadi karyawan TU (administrasi dalam arti sempit): planning-organizing-actuating-controlling, bisa jadi staff pimpinan (melayani full kebutuhan anggota DPR yg jadi ketua suatu gugus tugas), atau jadi “pejabat fungsional” analis kebijakan.
• Para wakil rakyat adalah orang2 yg sangat dimanja oleh pemerintah (negara?). Selain menerima gaji, uang tunjangan dan biaya perjalanan dinas dsb., mereka berhak mengangkat staf ahli yg mereka pilih sendiri sesukanya: bisa ahli beneran, bisa teman, timses, keponakan, tetangga atau suami/isteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggun: 5 orang! Mereka hadir setiap kali rapat, sehingga bila ada sidang pleno gedung DPR RI riuh-rendah berubah jadi pasar tiban!
• Tapi apa hasilnya..? Apa alasannya kita harus membiayai mereka sebanyak itu?

Tags: inovasi, komitmen, patologi birokrasi, pegawai honorer, pemborosan, politisi dan birokrasi, reformasi, rencana, visi

Benarkah RI telah berhasil jadi negara hukum? Wong birokrasinya, yang berisi orang2 pinter yg diseleksi secara ketat dan sulit, diperintah oleh pejabat-politik, yg tidak diseleksi tapi dipilih oleh rakyat berdasarkan suka-gak-suka sogok-menyogok kok…

Rechtsstaat itu apa, Machtstaat itu apa?

Pada Kemis malam, 23 Des 2021, 9 orang telah memperbincangkan ini. Selengkapnya:

Tags: birokrasi, netralitas, pemerintah provinsi, politik, politisi, promosi, rekruitmen

Pada Selasa malam, 14 des 2021, berlangsung curah-pendapat oleh 9 dosen/aktivis:

Di beberapa tempat telah terjadi perbaikan proses pelayanan (syarat dokumen, biaya dan alur/tata-cara serta teknologi), di tempat lain belum.  Umumnya sudah ada perbaikan, tapi sikap/mental/perilaku lama (adat-istiadat, budaya) masih terasa: calo, suap, kolusi, nepotisme, intimidasi, pemaksaan, ketertutupan, kecongkakan, kekuasaan.

Di pihak lain digitalisasi belum disertai interkoneksitas dan interoperabilitas. Memang dalam perspektif sebuah kasus pelayanan dia memudahkan, mempercepat; tapi dilihat dari perspektif yang luas dia rumit, membingungkan, duplikatif, overlap dan tidak efisien.

So what…? Na und…? Njur piye jal…? ?

[In response to Hanif Nurcholis, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4268791566570201&id=100003181997130&sfnsn=wiwspmo, 20 Juni 2021. Diulis 23 Juni, disempurnakan 6 Juli 2021.]

Rasanya pernah ada penelitian tentang kecamatan pada tahun 1980-an (?) yang diselenggarakan PAU (Pusat Antar Universitas) UGM dan Depdagri, untuk menjawab pertanyaan: Bisakah kantor kecamatan dijadikan sentra pelayanan publik? Pertanyaan ini mengemuka, karena dinilai kantor kecamatan (pada kasus di Jawa) pas sekali dalam cakupan geografisnya: tidak terlalu luas seperti kabupaten, tidak terlalu kecil seperti desa. Hampir tidak ada orang (sekali lagi di Jawa) yang merasa terlalu jauh jika harus pergi ke kantor kecamatan.