Samodra Wibawa

Abstrak

Piagam Madinah, sebagai dokumen pertama yang mengatur hubungan sosial dan politik di komunitas Muslim awal, menawarkan perspektif unik mengenai hukum publik. Meskipun bukan wahyu Al-Qur’an atau Hadis, Piagam Madinah mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap minoritas. Artikel ini menganalisis relevansi Piagam Madinah dalam konteks kenegaraan modern, dengan menyoroti nilai-nilai pluralisme, kontrak sosial, dan keadilan sosial yang menjadi dasar dari sistem politik Madinah. Melalui pendekatan historis dan kontekstual, artikel ini berargumen bahwa Piagam Madinah dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan konstitusi negara Islam kontemporer yang inklusif dan demokratis, di mana hak-hak semua warga negara dijamin, tanpa memandang agama atau latar belakang etnis. Implikasi dari penerapan Piagam Madinah dalam negara modern termasuk pengembangan sistem hukum yang berbasis pada prinsip maqāṣid syarī‘ah, serta keterbukaan terhadap nilai-nilai pluralitas dalam masyarakat majemuk.

Diedit dari AI… mohon koreksi… 😊

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan hak dasar setiap manusia, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan bukan hanya bersifat material, melainkan juga spiritual dan sosial, terwujud dalam konsep al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan al-‘adl (keadilan). Sistem khilafah, yang selama lebih dari 13 abad (622-1924) melindungi umat Islam, diklaim telah menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh berbasis syariat. Di sisi lain, negara modern —kapitalisme, sosialisme, komunisme— menawarkan jaminan sosial melalui pajak, subsidi, dan layanan publik.

Mana yg lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak rakyat?

Pendahuluan

Pemerintahan Islam berlangsung di atas prinsip keadilan, musyawarah, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Dalam sejarah awal Islam (tahun 622 – 661), yakni dari Nabi Muhammad hingga Khalifah Ali, prinsip-prinsip ini dituangkan dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip diterapkan dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar hingga Ali melalui proses syura (musyawarah) dan ijma’ (kesepakatan). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem pemerintahan modern, terutama di negara dengan keragaman agama dan budaya seperti Indonesia, menghadapi tantangan yang cukup besar. Artikel ini akan membahas prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam sejarah awal kekhalifahan serta penerapannya dalam konteks politik modern, dengan fokus pada prinsip musyawarah, khilafah, dan tantangan yang dihadapi oleh negara Muslim seperti Indonesia.

1. Piagam Madinah: Konstitusi Pertama dalam Sejarah Manusia

Webinar ANN pada 24 Oktober 2024 membahas konstitusi dan struktur pemerintahan Negara Madinah. Pembicaranya Prof. Fahmi Amhar (BRIN), dan moderatornya Sofyan Hadi, MSi. (UNRI). Berikut ini pemahaman yang bisa saya bangun setelahnya.

Pendahuluan

Pada masa sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Jazirah Arab hidup dalam sistem sosial yang tidak memiliki aturan negara yang jelas. Kondisi sosial di Kota Madinah—saat itu disebut Yathrib—terpecah-belah oleh konflik antar-suku. Pertikaian antara suku-suku besar seperti Aus dan Khazraj serta perselisihan dengan komunitas Yahudi menambah ketidakstabilan. Pada 622 M, Nabi Muhammad  tiba di Madinah, dan menyusun Piagam Madinah sebagai dasar hukum yang menyatukan kelompok2 yg berbeda tersebut. Hal ini mengubah Madinah menjadi negara yang berdaulat, yg bekerja berdasarkan aturan Allah melalui Nabi Muhammad.

Elemen-elemen konstitusional apa dan struktur pemerintahan seperti apa yang berlaku di negara baru itu, yang diatur oleh Piagam Madinah? Apakah prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah masih relevan dan dapat diaplikasikan dalam konteks pemerintahan modern saat ini?

Tags: konstitusi, Madinah, Yathrib

Pada Kamis 17 Okt 2024 malam ANN (https://akadnotonegoro.wordpress.com/)  menyelenggarakan webinar berjudul “Revolusi Indonesia” dengan pembicara Qadaruddin Fajri Adi, STP, MSc. (Pandawa Institute) dan moderator Tryas Munarsyah (Pemuda Peduli Indonesia). Dari webinar ini dapat diperoleh pelajaran/pemahaman, bahwa perlu dilakukan revolusi dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia, karena usaha perbaikan sistem kehidupan negara pasca-1998 ternyata gagal: masih ada korupsi sistemik dan –akibatnya–  ketimpangan ekonomi. Diusulkan bahwa Indonesia harus beralih dari model ekonomi kompetitif menuju model ekonomi kooperatif – gotong-royong, sesuai dengan ideologi Pancasila, agar tercapai keberlanjutan dan keadilan dalam kehidupan kita.

Tags: bunga, ekonomi gotong-royong, global, koperasi, moneter, revolusi

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi–  sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

Dalam era modern saat ini rupanya image bahwa majikan itu berkuasa atas buruhnya belumlah hilang. Majikan semena-mena kepada bawahan atau anakbuahnya masih sering dijumpai, dan untuk sebagian masih dibiarkan, diterima atau dipahami oleh masyarakat. Padahal ini harusnya tidak terjadi lagi, sebab “modern” sejauh ini dimaknai sebagai civilized, beradab, madani, manusiawi.

Memang pada perusahaan swasta, apalagi swasta kecil atau UMKM, kita masih dapat menerima jika buruh tiba-tiba dipecat oleh majikannya, karena perusahaan itu bangkrut. Kita tidak bisa mengatakan hal ini semana-mena. Tapi untuk kasus perusahaan besar, pemecatan-seketika meskipun karena perusahaan bangkrut tidaklah dapat diterima. Karena pastilah ada aturan atau perjanjian-kerja sebelumnya antara buruh dan majikan jika terjadi kondisi buruk seperti itu, apa yang harus dilakan oleh kedua pihak. Jadi dalam tatanan modern (yg beradab), perilaku majikan

(Ditulis 13 Mei 2021.)

Pandemi Covid yang telah merenggut 48 ribu nyawa di Indonesia dan 3,3 juta jiwa di dunia[1] menyadarkan kita betapa dekatnya kita dengan kematian. Sekalipun tetap ada saja yang tidak peduli atau tidak takut dengan virus ini, tapi pada umumnya orang berusaha menghindar dari virus ini. Mereka yang tidak peduli dapat dipastikan adalah orang yang belum merasakan sakitnya orang yang terkena virus ini, atau dia yakin bahwa virus ini tidak akan menempel padanya.

[Pasca ISD 08]

Bayi lahir lalu hidup. Untuk hidup dia harus makan, berbaju dan berumah. Pangan, sandang, papan. Setelah besar dia butuh teman bermain, lingkungan sosial. Lalu berkreasi, bekerja.

Semuanya harus yg cukup, nyaman, membahagiakan. Syukur2 melimpah, agar lebih berbahagia lagi, bisa menabung untuk kebutuhan esok hari. Berkembang-biak.