Samodra Wibawa

Diedit dari AI… mohon koreksi… 😊

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan hak dasar setiap manusia, yang mencakup terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan bukan hanya bersifat material, melainkan juga spiritual dan sosial, terwujud dalam konsep al-falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan al-‘adl (keadilan). Sistem khilafah, yang selama lebih dari 13 abad (622-1924) melindungi umat Islam, diklaim telah menjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh berbasis syariat. Di sisi lain, negara modern —kapitalisme, sosialisme, komunisme— menawarkan jaminan sosial melalui pajak, subsidi, dan layanan publik.

Mana yg lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak rakyat?

Kesejahteraan dalam Sistem Khilafah

Sistem khilafah berjalan berdasar syariat (Quran dan Hadits), dipimpin oleh seorang khalifah. Dalam sistem ini, sumber kesejahteraan publik sangat bergantung pada pengelolaan Baitul Mal, yakni lembaga keuangan negara yang menghimpun dana dari zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah, serta hasil sumberdaya alam seperti tambang, air dan hutan.

a. Prinsip Syariah dan Keadilan Sosial

Khilafah meletakkan prinsip kifayah (pencukupan kebutuhan dasar) sebagai tanggung jawab negara. Rasulullah SAW bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Khalifah wajib menjamin kebutuhan dasar semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

b. Contoh Masa Keemasan

• Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M): Beliau mendirikan sistem distribusi ghanimah, zakat, dan diwan (pendataan penduduk). Ketika kelaparan melanda Hijaz, beliau menolak makan daging dan minyak sampai rakyat kenyang. Sistem jaminan sosial begitu kuat hingga dikenal ungkapan: “Jika seekor keledai mati karena kelaparan di Irak, aku takut Allah akan menanyakan tanggung jawabku.” (Al-Tabari, 1998).
• Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M): Dalam masa yang singkat, Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan masyarakat tanpa kemiskinan. Ibnu Katsir mencatat: “Petugas zakat kesulitan menemukan mustahiq karena seluruh rakyat telah cukup hidupnya.” (Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa al-Nihayah, 2001).
• Harun al-Rasyid (786–809 M): Di masa ini, Baghdad menjadi pusat ilmu dan ekonomi. Rumah sakit, universitas, dan bantuan sosial berkembang pesat. Administrasi dikelola oleh para fuqaha dan teknokrat yang adil (Kennedy, 2004).

c. Hak Non-Muslim (Dzimmi)

Khilafah menjamin hak warga non-Muslim melalui sistem jizyah, yang merupakan ganti dari kewajiban militer dan zakat. Dalam catatan sejarawan Will Durant (1950), kaum dzimmi menikmati perlindungan, kebebasan beragama, dan ekonomi yang kuat dalam wilayah khilafah. “Mereka [non-Muslim] hidup aman dan sering lebih sejahtera daripada umat mayoritas di Eropa feodal.” (Durant, 1950).

Kesejahteraan dalam Negara Lain

Negara modern muncul dengan sistem yang beragam, mulai dari kapitalis, sosialis, komunis hingga campuran. Konsep welfare state menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan kapitalisme. Negara kesejahteraan memberikan subsidi pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan tenaga kerja.

a. Model Kapitalis-Liberal

Dalam sistem ini, negara sebisa mungkin tidak mencampuri pasar. Kesejahteraan diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, yang berujung pada kesenjangan ekonomi dan kemiskinan struktural (Piketty, 2014). Negara hanya memberi bantuan minimal seperti jaminan pengangguran.

b. Model Negara Kesejahteraan (Skandinavia, Jerman, dsb.)

Negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark berhasil menciptakan sistem sosial yang kuat melalui pajak progresif, layanan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan pensiun. Namun, biaya sosial ini sangat tinggi dan tergantung stabilitas ekonomi.

c. Model Komunis-Sosialis (Uni Soviet, Kuba, Korea Utara)

Komunisme mendasarkan pada kepemilikan bersama alat produksi. Negara menghapus kepemilikan pribadi demi pemerataan. Ciri utamanya:

• Pendidikan dan kesehatan gratis
• Distribusi barang pokok dikendalikan
• Tidak ada kelas sosial formal

Namun, negara komunis mengalami banyak kritik:

• Menumpas kebebasan individu
• Menghasilkan birokrasi represif
• Rakyat tidak diberi ruang partisipasi politik
• Gagal mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang (Kolakowski, 2005)

Uni Soviet dan negara-negara komunis lain pada akhirnya gagal mempertahankan sistem tersebut karena kelumpuhan ekonomi dan tekanan politik.

d. Masalah dan Tantangan

Negara non-khilafah menghadapi tantangan besar:

• Utang negara yang menumpuk
• Inflasi dan resesi global
• Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan
• Krisis moral dan sosial akibat sekularisasi

Analisis Perbandingan

Aspek	Khilafah	Negara Kapitalis	Negara Kesejahteraan	Negara Komunis
Dasar hukum	Syariat Islam	Kontrak sosial	Konstitusi campuran	Teori Marxis
Tujuan	Keadilan dan falah (kebahagiaan dunia dan akhirat)	Kebebasan individu	Keseimbangan sosial	Kesejahteraan kolektif
Distribusi kekayaan	Zakat, kharaj, jizyah	Dikuasai pasar	Pajak dan subsidi	Dikuasai negara
Jaminan sosial	Wajib oleh negara	Bergantung individu	Diberi negara	Diberi negara
Kepemilikan	Pribadi, publik dan negara	Pribadi	Campuran	Kolektif
Agama	Dijaga dan dijalankan	Netral / pribadi	Toleran	Dilarang atau ditekan
Kebebasan sipil	Dibatasi syariat	Tinggi	Tinggi	Sangat terbatas

Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Khilafah

✅ Kelebihan:

• Sistem sosial menyeluruh
• Pembagian kekayaan berbasis moral
• Prioritas pada keseimbangan dunia-akhirat
  ❌ Kekurangan:
• Rentan tirani jika pengawasan lemah
• Tidak fleksibel terhadap pluralisme modern jika tidak dipahami kontekstual

Kapitalisme

✅ Kelebihan:

• Mendorong inovasi dan efisiensi
  ❌ Kekurangan:
• Ketimpangan sosial besar
• Rakyat rentan dieksploitasi

Negara Kesejahteraan

✅ Kelebihan:

• Stabilitas sosial tinggi
  ❌ Kekurangan:
• Pajak tinggi
• Ketergantungan subsidi

Komunisme

✅ Kelebihan:

• Pemerataan sosial kuat di awal
  ❌ Kekurangan:
• Represi kebebasan
• Kemandekan ekonomi
• Runtuh karena tidak adaptif

Penutup

Kesejahteraan warga negara merupakan ukuran keabsahan suatu sistem. Sejarah mencatat bahwa sistem khilafah, terutama pada masa-masa awal, mampu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan pelayanan sosial berbasis akhlak dan amanah. Negara modern memiliki kelebihan dalam hal teknologi dan kebebasan sipil, tetapi juga menghadapi tantangan moral dan ketimpangan ekonomi.

Model komunis, walau menawarkan pemerataan, terbukti tidak bertahan secara historis karena menekan kebebasan dan menumpulkan daya saing. Ke depan, peradaban Islam dapat mengambil pelajaran dari semua model ini dan membangun sistem yang menggabungkan syariat (yg menjamin keadilan) dengan efisiensi dan inovasi untuk menciptakan negara yang menyejahterakan lahir dan batin bagi seluruh warganya.

Daftar Pustaka

Al-Tabari. (1998). Tarikh al-Rusul wa al-Muluk. Beirut: Dar al-Fikr.

Durant, W. (1950). The Story of Civilization: The Age of Faith. New York: Simon and Schuster.

Ibnu Katsir. (2001). Al-Bidayah wa al-Nihayah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Kennedy, H. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates. London: Pearson Education.

Kolakowski, L. (2005). Main Currents of Marxism. New York: W. W. Norton & Company.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.

UNDP. (2023). Human Development Report. Retrieved from https://hdr.undp.org

^^