Jan 24 2017
OTT Bupati Klaten
OTT Bupati Klaten: Ayo Revolusi! 🙂
Oleh:
Samodra Wibawa
Belum genap setahun berseragam putih dan bertopi bupati, Sri Hartini (PDIP) ditangkap KPK on the spot pada pagi 30 Desember 2016. Kejadian ini menghebohkan (tapi tidak mengejutkan) orang Klaten pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. “Kado spesial” akhir tahun buat warga kota apem, welut, rambak ceker dan ayam panggang…. 🙂
Sri Hartini bukanlah orang baru dalam kancah politik lokal. Tahun 2000-2005 suaminya, Haryanto Wibowo (PDIP), adalah Bupati Klaten. Wakilnya Sunarna (Golkar, kemudian PDIP). Kemudian pada 2005-2010, entah kenapa, mereka bertukar posisi –Haryanto wakil, Sunarna bupati. Setelah itu Haryanto lengser, dan ditangkap serta kemudian meninggal dalam status sebagai tersangka proyek pengadaan buku-paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp 4,7 miliar dan kasus penggunaan dana APBD untuk perjalanan ke luar negeri.
Pada 2010-2015 Sunarna terpilih lagi sebagai bupati, di mana Sri Hartini menjadi wakilnya. Kemudian pada 2015 kemarin Sri Hartini maju dan terpilih sebagai bupati, di mana wakilnya adalah Sri Mulyani, isteri dari Sunarna. Jadi 2016-2021 Klaten dipimpin oleh duo “Srikandi”, dan pasangan perempuan seperti ini adalah yang pertama di Indonesia –sesuatu yang sebenarnya cukup membanggakan, sekalipun bukanlah prestasi yang luar biasa.
Semoga pembaca tidak bingung membaca cerita di atas. Ringkasnya: Klaten sejak 2000 hingga 2021 dipimpin oleh sebuah dinasti politik: empat orang dari dua pasang suami isteri.
Sayangnya istilah “dinasti politik” biasanya berkonotasi buruk: cenderung nepotis, kolutif dan koruptif. Sebuah sistem yang dipimpin oleh suatu keluarga dalam jangka waktu yang relatif lama nyaris berarti bahwa orang-orang dalam dinasti tersebut berhasil memonopoli kekuasaan. Para anggota keluarga besar mereka duduk di kursi eksekutif (kepala daerah dan birokrasi di bawahnya) maupun legislatif (DPRD) dan juga judikatif (pengadilan), juga kepolisian dan unsur kekuasaan lain –terutama di level kabupaten/kota dan provinsi, tapi seringkali juga punya anggota keluarga di tingkat pusat. Dalam situasi seperti ini berlakulah pernyataan Lord Acton (sejarawan dan politisi Inggris akhir abad 19): Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung bersifat korup, dan kekuasaan yang mutlak pastilah korup.
Meskipun banyak dinasti politik di dunia ini (tidak sedikit yang bagus), dalam kasus Indonesia sepertinya istilah ini cenderung berkonotasi negatif. Yang mencolok adalah dinasti Suharto dan yang relatif masih baru dinasti Ratu Atut di Banten. Dinasti politik yang sukses dan dominan cenderung menggerogoti demokrasi, menjadikan kurang berkembangnya daerah itu. Kasus Sri Hartini hanya salah satu contoh dari sekian banyak dampak negatif dari keberadaan dinasti politik. Kalau mengintip grup-grup media sosial orang Klaten pasca OTT itu, anda pasti akan menemukan kesimpulan yang mirip: Klaten nggak ada majunya; Klaten punya banyak orang pinter, tapi daerahnya hanya begitu-begitu saja…. Slogan yang lama “Klaten Bersinar” dan yang baru “maju, mandiri, dan berdaya saing” rasanya tidak kunjung terwujud atau terasakan.
*
Ditangkapnya Sri Hartini bersama dengan tujuh orang lain adalah karena mereka diduga memeras (pungli) ataupun menerima suap untuk promosi jabatan di dalam birokrasi Kabupaten Klaten. Mestinya para pejabat baru ini (803 orang!) dilantik pada Jumat tanggal 30 Desember 2016 itu, tapi pagi menjelang pelantikan terjadilah OTT (operasi tangkap tangan) tersebut. Dalam OTT ini ditemukan uang 2M + 80j + 3M + 5.7rb USD + 2rb DSing di tiga tempat. Dan kemudian anak Sri Hartini, Andy, yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Kab Klaten, juga dicurigai terlibat.
Peristiwa OTT ini adalah sesuatu yang sangat ironis. Belum genap sebulan sebelumnya bupati baru saja menerima penghargaan Dana Rakca 2016. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden kepada 30 Bupati/Walikota dan Gubernur se-Indonesia yang berkinerja baik sehingga layak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai reward untuk tahun 2017. Kinerja ini diukur berdasarkan tiga indikator: kesehatan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah, kualitas pelayanan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan, Klaten memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK-RI, dan APBD-nya telah dibuat dan ditetapkan pada waktunya.
Bagusnya kinerja keuangan pemerintah di satu pihak dan ditangkapnya orang nomor satu di Klaten itu di pihak lain dapat dipahami setidaknya dengan dua cara. Pertama, pengawasan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini masih bertumpu pada kuitansi. Padahal sudah sekitar sepuluhan tahun kita mendengungkan bahwa birokrasi haruslah berorientasi kinerja, output, hasil dan manfaat. Nyatanya hal itu masih belum sungguh-sungguh dilakukan. Birokrasi masih bekerja sebagaimana sediakala: bukti legal terpenuhi, hasilnya dan manfaatnya entahlah. Dan itu dibiarkan saja oleh BPK, BPKP atau inspektorat jenderal. Reformasi birokrasi sepertinya tidak cukup. Harus dilakukan revolusi birokrasi. Tapi ini memang tidak mudah, sebagaimana tidak mudahnya menjalankan revolusi mental yang jadi slogan regim saat ini.
Ke-dua, bisa saja penghargaan itu berarti bahwa memang Klaten sudah bagus dan bersih dalam pencatatan kegiatan dan keuangannya. Terlepas dari seberapa bagus output dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, tetapi tertib, rapi dan benarnya pembukuan itu memang sudah merupakan prestasi tersendiri. Dan dalam sistem pembukuan yang rapi dan apalagi transparan (serba computerized dan online) seperti ini pejabat kesulitan untuk menyembunyikan atau menggerogoti uang negara. Dan karena dia butuh/pingin memperoleh lebih banyak uang daripada penghasilan resminya, maka dia mencari-cari sumber dari hal-hal yang tidak akan dicatat dalam pembukuan. Yaitu pungli (kalau dia yang aktif memeras/memalak “korban”) atau suap (kalau “korban” yang justru aktif mendatangi pejabat). Selain dalam hal jabatan, pungli atau suap terjadi juga dalam hal belanja barang ataupun jasa. Ini semua sulit dideteksi atau dibuktikan, kecuali dengan penyadapan terhadap komunikasi di antara para pelaku itu dan kemudian OTT.
*
Harusnya peristiwa OTT Sri Hartini menjadi cambuk tidak saja bagi pemerintah Klaten dan Jateng, melainkan juga presiden (yang semuanya PDIP) untuk lebih serius memberantas korupsi di Indonesia. Adalah bagus bahwa banyak jabatan yang akhirnya tidak jadi diisi pada pelantikan tanggal 12 Januari 2017. Yang semula 803 berkurang menjadi 720 pejabat saja yang dilantik.
Tapi kalau pemerintah bermental revolusioner (tidak hanya menslogankan revolusi mental melulu), mestinya pelantikan itu dibatalkan seluruhnya. Kalau caranya tidak benar atau cacat, maka hasilnya juga cacat. Mestinya proses diulangi dari awal: seleksi secara akademis-profesional memenuhi asas-asas merit system. Bukankah Jokowi sendiri yang mempopulerkan istilah “lelang jabatan” ketika dia masih menjadi walikota dan kemudian gubernur? Mengapa para kader PDIP yang menjadi penguasa tidak melakukannya, justru ketika “petugas partai” nomor satu mereka menjadi presiden…?
**
Magelang, 20 Januari 2017
Bacaan:
https://m.tempo.co/read/news/2016/12/30/058831457/bupati-klaten-ditangkap-pelantikan-pejabat-ditunda
http://beritaklaten.com/12/01/2017/l720-pejabat-struktural-fungsional-pemkab-klaten-dikukuhkan/
http://acton.org/research/lord-acton-quote-archive
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dalberg-Acton,_1st_Baron_Acton
http://jurnal.selasar.com/politik/5-alasan-pembatasan-dinasti-politik
Comments Off on OTT Bupati Klaten