Samodra Wibawa

Besok malam (Selasa 13 Agt 2024) ANN (https://akadnotonegoro.wordpress.com/) akan menyelenggarakan webinar berjudul “Kontribusi Islam terhadap Sistem Pemerintahan Modern”. Pembicaranya Dr. Hasbi Aswar dari UII. Berikut pemahaman sy ttg tema ini, hasil AI-ing (dg editing-cepat)… 😊

Pertanyaan2 yg dapat dikemukakan adalah:

1. Apakah sistem pemerintah modern itu? Apa ciri2nya?
2. Apakah Islam sebenarnya telah berjasa untuk membentuk sistem tsb?
3. Apa masalah2 yg melekat pada sistem pemerintahan modern?
4. Apakah islam dapat mengatasi masalah2 tersebut? Bagaimana caranya?

—

A. Sistem pemerintahan modern adalah suatu tatanan politik di mana pemerintah berfungsi mengatur dan mengelola negara dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran untuk melayani kepentingan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dirumuskan berdasarkan mekanisme terstruktur yg diatur oleh hukum.

Ciri-ciri utama dari sistem pemerintahan modern adalah:

1. Demokrasi: Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas dan adil.
2. Supremasi hukum: Hukum memiliki kedudukan tertinggi, dan semua orang, termasuk pemerintah, tunduk padanya.
3. Pembagian kekuasaan: Kekuasaan dalam pemerintahan biasanya dibagi menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu tangan.
4. Hak asasi manusia: Pemerintah modern menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, dan hak atas keadilan.
5. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat dan harus menjalankan kekuasaannya secara transparan, dengan adanya mekanisme untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan.

Sistem pemerintahan modern berusaha memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi publik dan mempertahankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum.

—

B. Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sistem pemerintahan modern melalui prinsip-prinsip etika, moralitas, dan keadilan yang telah lama diajarkan dalam tradisi Islam. Beberapa kontribusi utama yang Islam berikan terhadap sistem pemerintahan modern adalah:

1. Prinsip keadilan: Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam pemerintahan Islam. Konsep keadilan ini tercermin dalam ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks modern, prinsip ini diterjemahkan ke dalam supremasi hukum dan keadilan sosial.
2. Musyawarah, konsultasi, syura: Islam memperkenalkan konsep syura atau konsultasi, yang mengharuskan pemimpin untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang berkompeten dalam membuat keputusan. Prinsip ini mirip dengan konsep demokrasi modern di mana keputusan dibuat melalui musyawarah dan kesepakatan, serta mengakomodasi partisipasi publik dalam pemerintahan.
3. Amanah dan akuntabilitas: Dalam Islam, pemerintahan dianggap sebagai amanah atau tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan akuntabilitas. Para pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada Allah dan kepada rakyat yang mereka pimpin. Ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem pemerintahan modern, di mana pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan menjalankan tugas mereka dengan transparansi.
4. Perlindungan hak asasi manusia: Islam sangat menekankan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, beragama, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Ini sejalan dengan konsep hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan modern. Ajaran Islam mengharuskan pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk hak atas keamanan, pendidikan, dan kesejahteraan.
5. Kesetaraan dan persaudaraan: Islam mengajarkan kesetaraan di antara semua manusia, terlepas dari ras, etnis, atau status sosial. Prinsip kesetaraan ini berkontribusi pada pengembangan gagasan tentang hak-hak universal dan nondiskriminasi dalam sistem pemerintahan modern.
6. Etika dalam kepemimpinan: Ajaran Islam menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kepemimpinan, dengan sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, dan ketulusan sebagai dasar dari pemerintahan yang baik. Ini mempengaruhi konsep etika dalam kepemimpinan modern, di mana integritas dan tanggung jawab moral menjadi bagian integral dari pemerintahan yang efektif.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, telah berkontribusi terhadap pembentukan fondasi moral dan etika dalam sistem pemerintahan modern, yang berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

—

C. Sistem pemerintahan modern, meskipun memiliki banyak keunggulan seperti demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, juga memiliki beberapa masalah yang melekat dan menjadi tantangan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang sering dihadapi dalam sistem pemerintahan modern:

1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah salah satu masalah paling serius dalam sistem pemerintahan modern. Meski ada sistem akuntabilitas dan transparansi, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu tetap terjadi. Hal ini merusak kepercayaan publik dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi.

2. Ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya sering kali terjadi, bahkan dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan modern yang maju. Meskipun ada kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang besar antara kaya dan miskin tetap menjadi masalah serius yang dapat memicu ketidakstabilan sosial.

3. Kelemahan demokrasi. Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, ia tidak bebas dari kelemahan. Demokrasi yang tidak sehat dapat terlihat dalam bentuk populisme, di mana politisi mengeksploitasi ketakutan dan ketidakpuasan masyarakat untuk mendapatkan dukungan, seringkali dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Selain itu, partisipasi politik yang rendah dan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi juga menjadi tantangan.

4. Birokrasi yang inefisien. Birokrasi yang lamban dan inefisien dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Birokrasi yang kompleks sering kali membuat layanan publik menjadi kurang responsif dan sulit diakses oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang paling membutuhkan.

5. Konflik kepentingan dan lobbying. Dalam banyak sistem pemerintahan modern, lobi politik dan pengaruh kelompok kepentingan khusus dapat mengarah pada keputusan yang lebih mementingkan segelintir orang atau korporasi besar daripada kepentingan publik secara keseluruhan. Ini dapat menciptakan kebijakan yang tidak adil dan merugikan mayoritas.

6. Hak asasi manusia yang terabaikan. Meskipun sistem pemerintahan modern biasanya mendukung hak asasi manusia, pelanggaran hak-hak tersebut masih sering terjadi, baik di negara maju maupun berkembang. Masalah seperti penindasan terhadap minoritas, penyensoran, dan penahanan sewenang-wenang menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia masih belum sempurna.

7. Globalisasi dan hilangnya kedaulatan. Globalisasi telah membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi kedaulatan negara. Pengaruh korporasi multinasional dan organisasi internasional dapat mengurangi kemampuan pemerintah nasional untuk mengatur kebijakan sesuai dengan kepentingan domestik mereka.

8. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Banyak warga negara di berbagai belahan dunia mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Krisis kepercayaan ini dapat disebabkan oleh skandal politik, ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah, atau persepsi bahwa pemerintah tidak lagi mewakili kepentingan rakyat.

9. Perubahan iklim dan krisis lingkungan. Pemerintah modern menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam. Meskipun ada kesadaran yang meningkat, banyak pemerintah kesulitan menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemerintahan modern telah mencapai banyak kemajuan, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pemerintahan yang benar-benar adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

—

D. Islam memiliki prinsip-prinsip dan ajaran yang dapat memberikan panduan dalam mengatasi banyak masalah yang melekat pada sistem pemerintahan modern. Berikut adalah beberapa cara Islam dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah tersebut:

1. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Islam sangat menekankan integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Prinsip amanah (kepercayaan) mengharuskan setiap pemimpin menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pemimpin diingatkan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas setiap tindakan mereka. Penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam pendidikan dan masyarakat dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

2. Ketidaksetaraan ekonomi. Islam mempromosikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil melalui berbagai mekanisme seperti zakat (pajak wajib), sedekah (amal sukarela), dan wakaf (donasi untuk kepentingan umum). Prinsip qana’ah (kepuasan dengan apa yang dimiliki) juga mengajarkan untuk hidup sederhana dan menghindari konsumerisme. Sistem ekonomi Islam menekankan pembagian yang adil dan mendorong kesejahteraan bersama, menghindari nafsu, kecurangan dan keserakahan.

3. Kelemahan demokrasi. Meskipun Islam tidak memiliki sistem politik yang seragam, nilai-nilai seperti syura (musyawarah) dan ijma’ (konsensus) dapat digunakan untuk memperkuat proses demokrasi dengan memastikan bahwa keputusan diambil melalui konsultasi yang inklusif dan partisipatif. Islam juga menekankan keadilan dan kesetaraan, yang dapat membantu mengatasi populisme dan menjaga demokrasi tetap sehat.

4. Birokrasi yang tidak efisien. Prinsip efisiensi dan kejujuran dalam pelayanan publik sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya menunjukkan teladan dalam tata-kelola yang sederhana, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. Mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam birokrasi modern dapat membantu mengurangi inefisiensi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

5. Konflik kepentingan dan lobbying. Islam melarang praktik riba (bunga berlebihan) dan segala bentuk gharar (ketidakpastian atau penipuan), yang dapat mencegah pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu dalam pembuatan kebijakan. Transparansi dan kejujuran merupakan fondasi yang kuat dalam Islam, yang dapat digunakan untuk mencegah konflik kepentingan dan praktik lobbying yang tidak sehat.

6. Hak asasi manusia yang terabaikan. Islam sangat menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, dan mendapatkan keadilan. Islam juga menekankan hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-ird (perlindungan martabat). Menggunakan prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dilindungi dan dipromosikan.

7. Globalisasi dan hilangnya kedaulatan. Islam mengajarkan ukhuwah (persaudaraan) dan solidaritas antar bangsa, yang dapat digunakan untuk mengelola pengaruh globalisasi dengan cara yang lebih adil. Prinsip keseimbangan dan keadilan dalam Islam dapat memandu negara-negara dalam menjaga kedaulatan mereka sambil tetap terlibat dalam kerja sama internasional yang menguntungkan semua pihak.

8. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan rakyat adalah penting dalam Islam. Prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam Islam menuntut para pemimpin untuk selalu terbuka dan transparan dalam setiap tindakan mereka. Menggunakan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dapat mengembalikan kepercayaan publik.

9. Perubahan iklim dan krisis lingkungan. Islam mengajarkan tanggung jawab atas bumi dan lingkungan melalui konsep khalifah (pengelola bumi). Prinsip thaharah (kebersihan) dan maslahah (kepentingan umum) dalam Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Mengadopsi kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip ini dapat membantu mengatasi krisis lingkungan.

Implementasi Praktis

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, serta komunitas Muslim di seluruh dunia, dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka hukum, kebijakan publik, dan pendidikan. Ini termasuk:

1. Pendidikan moral dan etika yang berbasis pada ajaran Islam sejak usia dini.
2. Pembentukan lembaga-lembaga yang mempromosikan keadilan sosial dan akuntabilitas.
3. Mengadopsi kebijakan ekonomi yang adil dan mendorong kesejahteraan bersama.
4. Mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang berlandaskan syura.
5. Mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Islam, dengan ajaran yang komprehensif tentang keadilan, moralitas, dan kesejahteraan sosial, menawarkan solusi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan modern.

**

Jawaban lain yg lebih ringkas:

A. Sistem pemerintahan modern dan ciri-cirinya

Sistem pemerintahan modern adalah kerangka yang digunakan oleh negara-negara saat ini untuk mengatur, mengelola, dan memerintah masyarakatnya. Sistem ini berisi institusi dan prosedur yang memastikan stabilitas politik, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Ciri-ciri utamanya adalah:

1. Demokrasi: Kekuasaan berada di tangan rakyat, yang memilih wakil mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.
2. Negara hukum: Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, yang berlaku sama untuk semua orang.
3. Pembagian kekuasaan: Kekuasaan dipisahkan ke dalam tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan.
4. Hak asasi manusia sebagai prinsip yang mendasari semua tindakan pemerintah.
5. Birokrasi yang efisien –terorganisir dan efektif dalam melaksanakan tugas.

B. Kontribusi Islam terhadap sistem pemerintahan modern

Islam, sebagai agama, sistem kepercayaan dan petunjuk untuk hidup, telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sistem pemerintahan, terutama dalam aspek etika, hukum, dan administrasi. Beberapa prinsip yang diperkenalkan oleh Islam:

1. Keadilan sosial: Islam menekankan pentingnya keadilan, termasuk dalam pemerintahan, yang merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan modern.
2. Musyawarah (syura): Konsep musyawarah dalam Islam adalah dasar dari praktik demokrasi di mana keputusan dibuat melalui konsultasi dan kesepakatan bersama.
3. Keadilan hukum: Syariah Islam menekankan pentingnya hukum yang adil, yang mirip dengan prinsip negara hukum dalam sistem modern.

C. Masalah yang melekat pada sistem pemerintahan modern

Meskipun memiliki banyak kelebihan, sistem pemerintahan modern tidak lepas dari masalah-masalah tertentu:

1. Korupsi –merusak integritas dan efisiensi pemerintahan.
2. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara yg kaya dan yg miskin.
3. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah –karena ketidakadilan, korupsi, dan kebijakan yang tidak efektif.
4. Birokrasi yang kaku, tertutup dan boros –menghambat inovasi dan respons cepat terhadap perubahan.

D. Apakah Islam dapat mengatasi masalah2 tersebut? Bagaimana caranya?

Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat membantu mengatasi beberapa masalah dalam sistem pemerintahan modern:

1. Akhlak dan integritas: Islam menekankan pentingnya akhlak dan integritas pribadi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Ini dapat membantu memerangi korupsi.
2. Keadilan ekonomi: Prinsip zakat dan distribusi kekayaan dalam Islam dapat menjadi model untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
3. Musyawarah (syura): Dengan memperkuat musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Penguatan hukum: Syariah Islam menekankan penegakan hukum yang adil dan transparan, yang dapat meningkatkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Melalui penerapan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks modern, banyak dari masalah-masalah ini dapat diminimalkan atau diatasi. Islam dapat menjadi panduan moral dan etika yang kuat dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan efektif.

**

Melihat situasi perpolitikan Indonesia saat ini, apa saja yg masih tidak memuaskan kita? Oligarkhie, kapitalisme, intervensi/invasi asing, dinasti politik, nekolim…? Apakah Islam akan bisa masuk ke dalam sistem itu untuk memperbaikinya..? 😊

***

Tags: Islam, Pemerintahan Islam, Pemerintahan modern