Samodra Wibawa

Note: Ditulis untuk webinar ANN nanti malam… dari AI, diedit sedikit… Mohon koreksi dari para pemirsa… 🙂

—

Sistem ekonomi dan keuangan dalam negara Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur bagaimana sumber daya ekonomi dikelola untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara adil. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam sistem ekonomi dan keuangan negara Islam:

1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

• Tauhid: Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah.
• Keadilan (al-‘Adl): Distribusi kekayaan harus adil, tidak eksploitatif.
• Tidak Riba: Sistem keuangan Islam melarang bunga (riba) dan mendorong sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah).
• Zakat dan Infaq: Mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infaq, dan sedekah.
• Kepemilikan: Mengakui kepemilikan individu, negara, dan masyarakat dengan batasan-batasan syariah.

2. Sistem Keuangan Negara Islam

• Sumber Pendapatan Negara
  • Zakat: Wajib bagi Muslim yang mampu, digunakan untuk fakir miskin dan kebutuhan sosial.
  • Jizyah: Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan terhadap mereka.
  • Kharaj: Pajak tanah yang dibayarkan oleh pemilik tanah.
  • Ghanimah & Fay’: Harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa perlawanan.
  • Ushur: Pajak atas barang dagangan yang melewati perbatasan negara.
  • Sumber modern: Negara Islam modern juga memanfaatkan pajak dan sumber daya alam, dengan tetap memperhatikan batasan syariah.
• Pengelolaan Keuangan Publik
  • Baitul Mal: Lembaga keuangan negara yang mengelola pendapatan dan pengeluaran sesuai syariah.
  • Investasi Berbasis Syariah: Negara mendorong investasi yang sesuai syariah seperti sukuk (obligasi syariah), wakaf produktif, dan perbankan Islam.
  • Pengelolaan APBN: Harus mengutamakan kesejahteraan rakyat tanpa praktik riba dan eksploitasi.

3. Lembaga Keuangan Islam

• Perbankan Syariah: Menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga.
• Pasar Modal Syariah: Instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah.
• Asuransi Syariah (Takaful): Berbasis konsep tolong-menolong, bukan spekulasi.

4. Implementasi di Negara-negara Islam

Beberapa negara Islam telah menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan mereka, misalnya:

• Arab Saudi & Iran: Mengandalkan pendapatan dari sumber daya alam (minyak), dengan sistem keuangan berbasis syariah.
• Malaysia: Salah satu pelopor keuangan Islam modern.
• Indonesia: Memiliki bank syariah, sukuk negara, dan lembaga zakat yang aktif dalam ekonomi Islam.

Sistem ekonomi dan keuangan negara Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan menghindari eksploitasi ekonomi. Model idealnya adalah kombinasi antara prinsip Islam klasik dan adaptasi dengan ekonomi modern yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

—

Apa bedanya dg negara non Islam?

Perbedaan utama antara sistem ekonomi dan keuangan negara Islam dengan negara non-Islam terletak pada prinsip dasar, mekanisme keuangan, dan tujuan ekonomi sbb.:

1. Prinsip Dasar Ekonomi

Aspek	Negara Islam	Negara Non-Islam
Dasar Ideologi	Berdasarkan syariah (tauhid, keadilan, zakat, larangan riba)	Berdasarkan kapitalisme, sosialisme, atau sistem campuran
Sumber Hukum	Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas, dan fatwa ulama	Hukum sekuler, konstitusi negara, peraturan pasar
Tujuan Ekonomi	Maslahah (kesejahteraan bersama), distribusi kekayaan yang adil	Pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan kepentingan individu

2. Sistem Keuangan dan Perbankan

Aspek	Negara Islam	Negara Non-Islam
Bunga (Riba)	Dilarang keras, diganti dengan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Umum digunakan dalam sistem perbankan
Perbankan	Perbankan syariah, tanpa riba, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan)	Perbankan konvensional berbasis suku bunga
Asuransi	Takaful (asuransi syariah), berbasis tolong-menolong	Asuransi konvensional berbasis untung-rugi
Pasar Modal	Investasi hanya pada sektor halal, tanpa spekulasi berlebihan	Investasi di berbagai sektor, termasuk industri yang dilarang dalam Islam (alkohol, judi, dsb.)

3. Sumber Pendapatan Negara

Aspek	Negara Islam	Negara Non-Islam
Zakat	Wajib, sebagai instrumen redistribusi kekayaan	Tidak ada, digantikan dengan pajak sosial
Jizyah & Kharaj	Pajak bagi non-Muslim & pajak tanah dalam sistem klasik	Tidak ada, menggunakan pajak properti dan pendapatan
Pendapatan dari SDA	Dikelola dengan prinsip syariah untuk kesejahteraan rakyat	Bisa dikelola oleh swasta atau negara sesuai kebijakan ekonomi

4. Model Kesejahteraan Sosial

Aspek	Negara Islam	Negara Non-Islam
Redistribusi Kekayaan	Zakat, infaq, wakaf, sedekah sebagai solusi kemiskinan	Pajak progresif, bantuan sosial dari negara
Subsidi dan Kesejahteraan	Prinsip maslahah: negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat	Bisa berbasis pasar bebas atau negara kesejahteraan (welfare state)

5. Sistem Hukum & Regulasi Ekonomi

Aspek	Negara Islam	Negara Non-Islam
Hukum Perdagangan	Tidak boleh ada penipuan, riba, spekulasi, dan monopoli haram	Regulasi bergantung pada hukum sekuler atau ekonomi pasar
Mekanisme Pasar	Pasar boleh bebas tapi diawasi agar adil dan sesuai syariah	Umumnya berbasis pasar bebas tanpa batasan agama

Kesimpulan

Negara Islam memiliki sistem ekonomi berbasis syariah, yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan melarang praktik ekonomi eksploitatif seperti riba dan spekulasi. Sementara itu, negara non-Islam lebih beragam dalam pendekatan ekonominya, sering kali mengikuti model kapitalisme atau sosialisme, dengan sistem keuangan berbasis bunga, investasi bebas, dan kebijakan ekonomi yang tidak dibatasi oleh nilai-nilai agama.

Namun, dalam praktiknya, banyak negara Islam modern masih mengadopsi sistem ekonomi campuran yang mengkombinasikan prinsip Islam dengan elemen ekonomi global.

—

Jadi, negara mana yg “paling islam”?

Menentukan negara mana yang “paling Islam” tergantung pada kriteria yang digunakan. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah negara menerapkan Islam dalam sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosialnya:

1. Berdasarkan Implementasi Syariah dalam Negara

Beberapa negara menerapkan syariah secara resmi dalam sistem hukum mereka:

• Arab Saudi: Menggunakan syariah sebagai dasar hukum negara, dengan sistem peradilan berbasis mazhab Hanbali. Namun, ekonomi masih bergantung pada kapitalisme global.
• Iran: Negara dengan sistem Wilayah al-Faqih, di mana ulama memiliki otoritas politik tertinggi. Syariah diterapkan dalam hukum pidana dan perdata.
• Afghanistan (di bawah Taliban): Menerapkan hukum Islam secara ketat, terutama dalam aspek sosial dan hukum pidana.
• Sudan: Sebelum tahun 2020 menerapkan syariah, tetapi sejak 2020 mengalami sekularisasi.

2. Berdasarkan Indeks Kepatuhan terhadap Prinsip Islam dalam Pemerintahan dan Ekonomi

Beberapa studi menunjukkan bahwa negara yang secara resmi mengklaim sebagai negara Islam tidak selalu paling sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan ekonomi.

• Studi oleh Hosseini & Shahmoradi (2015) menemukan bahwa negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab lebih baik dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dibanding negara-negara yang mengklaim sebagai negara Islam secara resmi.
• Islamicity Index (Rehman & Askari, 2014) menunjukkan bahwa negara-negara Barat seperti Selandia Baru, Irlandia, dan Denmark justru lebih mendekati prinsip ekonomi Islam (keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat) dibandingkan banyak negara Muslim.

3. Berdasarkan Kemurnian Akidah dan Praktik Ibadah

Jika kriteria yang digunakan adalah seberapa besar masyarakat menjalankan ibadah Islam, maka negara-negara seperti Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, dan Iran memiliki tingkat religiusitas tinggi, dengan masyarakat yang taat menjalankan ibadah.

4. Berdasarkan Kesejahteraan dan Sistem Sosial Islami

• Malaysia dan Turki adalah contoh negara dengan ekonomi yang cukup maju dan masih mempertahankan nilai-nilai Islam dalam sistem sosial mereka.
• Brunei Darussalam memiliki sistem monarki dengan syariah yang diterapkan dalam beberapa aspek hukum.

Kesimpulan

Tidak ada satu negara yang bisa dikatakan “paling Islam” dalam semua aspek. Jika yang dimaksud adalah negara dengan hukum Islam paling ketat, maka Arab Saudi dan Iran bisa menjadi kandidat. Jika yang dimaksud adalah negara dengan sistem ekonomi Islam yang baik, Malaysia dan Uni Emirat Arab lebih unggul. Jika kriterianya adalah pemerintahan yang adil dan sejahtera sesuai prinsip Islam, beberapa studi justru menunjukkan bahwa negara-negara non-Muslim lebih dekat dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan… 😊👍

**