Oct 26 2024
Indonesia Butuh Revolusi!!
Pada Kamis 17 Okt 2024 malam ANN (https://akadnotonegoro.wordpress.com/) menyelenggarakan webinar berjudul “Revolusi Indonesia” dengan pembicara Qadaruddin Fajri Adi, STP, MSc. (Pandawa Institute) dan moderator Tryas Munarsyah (Pemuda Peduli Indonesia). Dari webinar ini dapat diperoleh pelajaran/pemahaman, bahwa perlu dilakukan revolusi dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia, karena usaha perbaikan sistem kehidupan negara pasca-1998 ternyata gagal: masih ada korupsi sistemik dan –akibatnya– ketimpangan ekonomi. Diusulkan bahwa Indonesia harus beralih dari model ekonomi kompetitif menuju model ekonomi kooperatif – gotong-royong, sesuai dengan ideologi Pancasila, agar tercapai keberlanjutan dan keadilan dalam kehidupan kita.
Masalah utama yang muncul dalam sistem politik dan praktik ekonomi Indonesia setelah era Reformasi (1998) adalah:
- Korupsi yang Massif: Meskipun Reformasi bertujuan untuk mengatasi korupsi, praktik korupsi masih meluas di semua tingkatan pemerintahan, dari desa hingga negara, dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, juga pengusaha dan tokoh masyarakat.
- Ketimpangan Ekonomi: Reformasi gagal menutup jurang antara yang kaya dan miskin, sumber daya ekonomi masih terkonsentrasi di tangan segelintir elit.
- Siklus Politik: Pergantian pemimpin belum membawa perubahan signifikan dalam kualitas pengelolaan negara.
- Kegagalan Sistemik: Reformasi hanya memperbaiki permukaan, bukan akar masalah struktural.
Tesis
Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia menekankan prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menekankan pentingnya membangun masyarakat yang kooperatif dan saling mendukung. Sistem ekonomi kooperatif yang diusulkan Pancasila berfokus pada gotong royong, dimana semua pihak berkontribusi untuk kesejahteraan bersama, berbeda dengan model ekonomi kompetitif saat ini yang mendorong persaingan individu, memperlebar kesenjangan ekonomi. Yang kuat dan memiliki modal besar cenderung mendominasi pasar, sementara yang lemah kalah dan semakin terpinggirkan
Kita Butuh Revolusi, Bukan Reformasi
Reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru membawa harapan akan perubahan besar, tetapi realitasnya hanya menyentuh permukaan saja. Korupsi tetap merajalela, ketimpangan ekonomi semakin lebar, dan siklus politik stagnan dengan pergantian pemimpin yang tidak membawa perubahan struktural signifikan. Reformasi hanya menggantikan individu tanpa mengatasi akar masalah dalam sistem ekonomi dan politik.
Revolusi diperlukan untuk merombak secara mendasar struktur ekonomi dan politik yang sudah terjebak dalam siklus kegagalan. Reformasi tidak bisa menjangkau masalah fundamental seperti sistem moneter berbasis utang berbunga, korupsi sistemik, dan pengabaian terhadap Pancasila sebagai panduan kebijakan. Revolusi ini harus mencakup perubahan besar dalam sistem tata kelola dan struktur ekonomi untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Perubahan struktural ini tidak bisa dilakukan hanya dengan reformasi bertahap; diperlukan tindakan yang menyeluruh dan revolusioner.
Pancasila dan Agenda Revolusioner
Pancasila, sebagai falsafah negara, memuat nilai-nilai dasar yang dapat memandu Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil dan merata. Terutama, sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan pentingnya kesejahteraan bersama. Dalam implementasi, Pancasila mengusulkan konsep ekonomi berbasis kekeluargaan dan gotong-royong. Model ini berupaya memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dengan melaksanakan ekonomi yang kooperatif dan berfokus pada kesejahteraan kolektif, Pancasila menjadi panduan untuk kebijakan yang lebih berimbang. Pancasila menolak sistem kapitalistik yang menekankan kompetisi bebas, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.
Penerapan Model Ekonomi Kooperatif oleh Pandawa Institute dan Tantangannya
Pandawa Institute mengembangkan konsep Serasi Berdaya, yaitu sistem ekonomi kooperatif yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat dan gotong-royong. Dalam model ini, ekonomi dirancang secara terencana dan kolektif, di mana yg menjadi tujuan utama bukan keuntungan melainkan kesejahteraan bersama. Sistem ini mengusung prinsip distribusi sumber daya yang adil dan menghindari sistem moneter berbasis utang berbunga.
Namun, penerapan model ekonomi ini menghadapi tantangan. Sistem ekonomi kooperatif seperti yang dikembangkan oleh Pandawa Institute sering kali bertentangan dengan sistem moneter kapitalis yang berlaku di Indonesia, yang masih mengandalkan pinjaman berbunga. Tidak ada dukungan kebijakan dan perlindungan hukum, terutama dalam mengintegrasikan sistem alternatif ini ke dalam kerangka ekonomi nasional yang lebih luas.
Tantangan lainnya adalah ketergantungan negara pada sistem moneter global yang berbasis bunga, sehingga menghambat implementasi ekonomi kooperatif yang lebih radikal. Pihak-pihak yang diuntungkan oleh sistem kapitalisme yang kompetitif menjadi hambatan dalam memperluas adopsi ekonomi berbasis gotong royong yang lebih adil.
Indonesia harus menata ulang kedaulatan moneternya dengan sistem berbasis tanpa bunga yang diatur negara. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan moneter melayani kepentingan rakyat secara langsung dan bebas dari intervensi pihak luar, dengan tujuan akhir agar pemerintah mampu mengendalikan penuh aliran dan nilai uang dalam negeri. Pendekatan ini diyakini akan memungkinkan tercapainya sistem ekonomi yang berkeadilan, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kronis akibat pengaruh moneter eksternal.
Penutup
Jadi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi Indonesia membutuhkan perubahan radikal, terutama dalam sistem moneter. Usulan Pandawa Institut untuk menggantikan sistem berbasis bunga dengan ekonomi gotong-royong bertujuan memulihkan kedaulatan negara atas kebijakan moneter dan mengurangi ketimpangan. Langkah ini akan dapat menciptakan ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan selaras dengan tujuan negara untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Transformasi ini adalah jalan bagi Indonesia menuju kemerdekaan sejati. Para akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi akar rumput diharapkan mendorong perubahan sistemik yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila.
Sementara itu dari ppt narasumber setebal 11 halaman dapat dibuat narasi sbb.:
7 Alasan Indonesia Wajib Revolusi
Dalam perkembangan pasca-Reformasi 1998, Indonesia masih menghadapi berbagai masalah struktural, meskipun sudah mengalami beberapa pergantian kekuasaan. Tujuh alasan utama mengapa revolusi dibutuhkan di Indonesia adalah:
- Stagnasi Sistemik: Kondisi negara cenderung stagnan bahkan mengalami kemunduran di berbagai bidang.
- Korupsi Sistemik: Perbaikan dari dalam sistem tidak efektif karena korupsi semakin dalam.
- Causa Prima: Masalah utama tidak hanya pada individu pemimpin tetapi pada sistem yang ada.
- Kekosongan Tafsir Pancasila: Tidak adanya interpretasi yang jelas mengenai Pancasila menyebabkan ketidakpastian dalam arah kebijakan nasional.
- Belenggu Sistem Moneter: Sistem moneter berbasis pinjaman berbunga menyebabkan ketergantungan ekonomi dan sulit diubah dari dalam.
- Kegagalan Melindungi Sistem Alternatif: Sistem negara gagal melindungi inisiatif-inisiatif kecil seperti ekonomi tanpa bunga.
- Mandat Revolusi: Pemilu 2014 memberikan mandat untuk perubahan revolusioner yang lebih mendasar, namun diabaikan oleh pemerintah.
Kesimpulannya, Indonesia membutuhkan perubahan radikal yang tidak hanya berfokus pada perubahan kepemimpinan, tetapi juga restrukturisasi sistem pemerintahan dan ekonomi.
**
Comments Off on Indonesia Butuh Revolusi!!