Feb 24 2024


Refleksi pemilu 2024

Filed under Government,Power

1. Setelah chatting cukup panas di WAG AsIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, https://asian.or.id/), beberapa orang hadir berbincang, sarasehan di zoom pada Selasa 20 Februari 2024 malam. Yang hadir dan berbicara adalah Melkisedek (UNDANA), Argo (UNY), Budiman (UNSA), Suprapti (STIAMI), Dewi (UNISA), Ambar (UGM) dan saya sendiri serta 3-5 orang yg datang mengintip sekejap. Beberapa orang yang diharapkan hadir, karena aktif di chat, malah tidak hadir. Sibuk, sedang pusing, gak ada sinyal atau cari aman/nyaman? J

Berikut ini renungan saya sesudah zoom yg memberikan banyak pengetahuan dan perspektif tersebut.

2. Sebenarnya rakyat Indonesia sudah cukup berpengalaman dengan  pemilu demokratis sejak 2004. Mereka sudah bisa siap untuk kalah, siap untuk menang. Buktinya kampanye kemarin aman, tidak ada gontok-gontokan antar partai, bahkan tidak ada konvoi kendaraan yang riuh memekakkan telinga seperti pada era 1990an. Rasanya semua orang sudah sadar tahu apa itu pemilu. Siapapun yang jadi kita terima, toh –mungkin begitu pikiran kebanyak kita–  siapapun pemerintah, kita akan tetap begini-begini saja. Kalaupun ada perubahan ya sedikit saja. Kalaupun akan menderita, ya semua menderita.

Tapi kegeraman muncul, ketika secara kontradiktif kubu Jokowi berusaha mati-matian memenangkan pilpres ini. Tanpa memegang bukti konkrit, hanya dari koran, TV dan medos, kita merasakan atau merasa tahu, bahwa Jokowi telah menggunakan segala cara untuk menggoalkan
Bogib (Prabowo-Gibran): MK, ASN, gubernur-bupati-walikota (ratusan!) dan bansos.

3. Semua bermula dari Gibran, dan sebelumnya pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan adik Jokowi. Pernikahan itu sendiri sudah dipersoalkan pada saat kejadian (Mei 2022). Beberapa orang telah mendorong agar Usman mundur dari MK, karena akan terjadi conflict of interest dalam statusnya sebagai pengadil/pengawas presiden. Tapi usulan hanyalah usulan, hilang tertiup angin.

Lalu Gibran. Anak ini “ngedap-edapi”: (a) Mendaftar jadi calon walikota via PDIP pada injury time, ketika DPC sudah memproses calonnya yg telah berkarir lama dari bawah. Tapi Ketum PDIP punya hak prerogatif mengijinkannya, dan menang mutlak. (b) Memperoleh banyak sekali proyek pengembangan Solo. (c) Mencalonkan diri jadi cawapres setelah MK membolehkan orang yang belum memenuhi syarat umur untuk maju, asal pernah/sedang menjabat kepala daerah.

Sudah mulai banyak yang protes. Tapi protes tinggal protes, hilang lenyap tertelan malam. Atau protesnya belum cukup keras. Orang masih pedhe pada calon mereka, dan meremehkan si  anak kecil yang ingusan dan plonga-plongo.

4. Dan sayangnya Jimly cs sebagai MKMK tidak membatalkan keputusan Usman itu. Alasannya keputusan MK adalah final, dan MKMK hanya berwenang mengadili prosesnya. Alasan yang bagi saya sangat tidak masuk akal. Kalau memang prosesnya melanggar etik, ya harusnya produknya itu ditolak. Dibatalkan atau batal demi hukum! Tapi tidak. Dia membiarkan api menyala. Usman hanya diturunkan dari kursi ketua MK, tidak dikeluarkan. Belakangan baru saya tahu, bahwa Jimly pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo, dan anaknya caleg Gerindra!! (Taek!! [Emha] Assyuwok!! [Buthet])

5. Jadilah Bogib melambung, menurut QC. Suara Jokowi menumpuk ke sana (57%), hanya menyisakan sedikit ke Gama (Ganja-Mahfud) (17%). Sementara Amin tetap di kisaran 27%. Konsisten dengan angka kepuasan terhadap Jokowi di kisaran 70-80%. Tapi partai pengusung Bogib akan dapat kursi  50% kurang sedikit, sedang Amin plus Gama 50% lebih sedikit. Ini tidak banyak berubah dari posisi awal. Artinya, rakyat kita bisa saja memilih Bogib (entah sukarela-jujur atau terpaksa-takut –dengan alasan apapun) tapi tetap setia dengan partai/caleg masing-masing.

6. Apa mau dikata? Teriakan puluhan atau ratusan komunitas peduli demokrasi di berbagai kampus seperti gak ngaruh. Karena politik uang, bansos dan intimidasi…? Beberapa rektor PTN mengklaim bahwa mereka hanyalah gerombolan, tidak mewakili suara kampus. (Memang para rektor itu orangnya presiden!!)

Kemenangan Bogib nanti akan sah secara hukum, tapi cacat moral/etik dan karena itu tidak legimate secara sosial-politik? Tapi siapa yang menentukan legitimasi ini? Kapan..? Jika setelahnya rakyat tenang2 saja… gimana hayo..?

7. Pada 2024 ini Jokowi memang sangat pede. Dia telah sukses jadi walikota dua kali, lalu jadi gubernur separuh waktu, lalu presiden dua kali. Rakyat puas hingga 60-80%. Semua partai di parlemen mendukungnya, kecuali PKS dan Demokrat. Artinya 90% anggota DPR pro Jokowi (?). Maka dengan mudah UU apapun akan disahkan oleh DPR. Jokowi bak diktator yang bisa berbuat apa saja.

Jokowi sangat yakin bahwa apa yang dilakukannya saat ini benar, dan harus dilanjutkan. Dalam sebuah tayangan TV atau medsos (2023 awal?) dia berkata: “Kita membangun jangan sampai turun kelas. Mosok saat ini sudah SMA besok mau turun jadi SMP..”

Harus berlanjut! Dan ini didukung rakyat. Dan karenanya capres yang menawarkan perubahan akan kalah –hanya 27%.

8. Boleh saja menang. Tapi mbokyao jangan curang. Boleh saja curang (amit-amit). Money politics, uang transport, sedekah, serangan fajar seperti sudah membudaya, dan Bawaslu tak berdaya. Semua pelaku politik mengakui bahwa untuk menang butuh logistik yang besar, kecuali satu-dua orang yang bisa secara gratis duduk di parlemen (seperti Komeng). Tapi jangan sebegitunya! Mengakali aturan, mengerahkan aparat, mendaku dana negara sebagai dana pribadi, meminta 260an penjabat kepala daerah “mengkondisikan” situasi.

Protes para dosen dan mahasiswa akan terus berlanjut. Memang mungkin saja telat. Harusnya sejak awal, ketika Usman jadi paman Gibran, setidaknya ketika paman itu meloloskan ponakannya jadi cawapres. Itu memang kita sesali. Tapi rumah sudah terbakar. Dan ini harus dipadamkan.

Lawan..!! [Widji]

**

Comments Off on Refleksi pemilu 2024

Oct 13 2023


Khilafah di abad 21: utopia?

Catatan webinar

            Akademia Noto Negoro (ANN) telah menyelenggarakan webinarnya yang ke-59 pada Rabu malam, 20 September 2023. Tema yang dibahas adalah khilafah, yang  pernah didiskusikan dua-tiga kali sebelumnya di forum ini. Pembicara-utamanya kali ini adalah Prof. Fahmi Amhar (BRIN), yang menayangkan dua video pendek, dengan penanggap Prof. Hanif Nurcholis (UT) dan Dr. Yakob Noho Nani (UNG), sementara moderatornya Sofyan Hadi, Msi. (UNRI). Berikut ini pikiran dan gagasan yang bisa saya cerap dan susun-kembali dari webinar yang diikuti oleh 200-an peserta tersebut.

Continue Reading »

Comments Off on Khilafah di abad 21: utopia?

Dec 17 2022


Lorenz von Stein

Lorenz von Stein adalah “bapak adm. negara”, kalau dapat disebut seperti itu. Juga “bapak reformasi (bukan revolusi) sosial” dan “bapak negara sosial (bukan sosialis)”. Ini percik pemikiran saya 22 tahun lalu, kalau tidak salah ditulis untuk seminar ISTECS di Paris th 2000. Ditemukan hari ini di web.archive. Lebih banyak tentang ilmuwan ini, lihat wikipedia.

LEARNING FROM THE LORENZ VON STEIN’S IDEA OF SOCIAL STATE

Samodra Wibawa

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, Germany

Email: swibawa@gmx.de

Abstract. The 19th century Europe was characterised by the rapid technological and economical development and –as its consequent– the strong tendency of social revolution. In a such socio-psychological situation many social movements have developed, in search for a social regime on their own interests. Each movement created its own ideology or social theory, such as liberalism or communism, that functions as a working instrument to conduct the movement. The german scholar Lorenz von Stein developed his idea of social-state as a middle way between the Marx-Engels’ law of dialectical social development, the Spencers’ organic social system and the non-interventionist liberalism. He was pro the parliamentary, constitutional monarchy and suggested that the state (and its upper social class) should, in order to stop the revolutionary tendency of the lower, worker class, promote an appropriate living standard of the poor. Although Stein was contra the idea of republic because of its less practicability, he found that civil society is the most developed form the human society. The author find the similarity of Steins with a new, a century later in the other side of the globe growing ideology: the developmentalism of the thirty years Suhartos administration.

Keywords: political idea, social state, administration, bureaucracy.

Continue Reading »

Comments Off on Lorenz von Stein

Apr 13 2022


Negara nabawi

Filed under Government

Terimakasih kepada Tomi Setiawan, Defny Holidin dan Furqon Rocmad Widodo yg telah memberikan pencerahan yg luar biasa dalam webinar Akademia Noto Negoro, Selasa 12 April 2022 jam 15.20-17-30. Berikut ini pengetahuan dan pemahaman (plus penafsiran/kehendak) subyektif saya dari acara tsb.

**

1. Masyarakat kota Madinah era Nabi (pasca peristiwa hijrah dari Makkah, abad-7) adalah sebuah negara dalam pengertian modern saat ini: ada pemerintah yang “menguasai” (berdaulat terhadap) penduduk/rakyat dalam suatu wilayah tertentu, dan diakui/diperlakukan sebagai negara oleh pemerintah dan penduduk dari negara lain. Menakjubkan-/mengejutkannya, negara ini memiliki struktur yg sangat wow untuk masa itu: pemerintahnya berisi beberapa lembaga yg memiliki fungsi erimbangan kekuasaan. Check and balances.

Continue Reading »

Comments Off on Negara nabawi

Apr 07 2022


Demokrasi, rule of law, partisipasi

1. Demokrasi: pemerintahan oleh rakyat; pemerintah(an) dari, oleh dan untuk rakyat. Tidak dari rakyat, tapi oleh sekelompok kecil dan untuk –apalagi–  sekelompok sangat kecil orang, sementara rakyat hanya menerima remah2-nya (trickle-down effect).

2. Demokrasi itu beda atau lawan dari otokrasi (pemerintahan oleh satu orang) atau oligakhie (sekolompok kecil orang). Otokrasi // otoriter, diktator, fasis, absolutisme.

3. Problem muncul ketika cara rakyat membentuk pemerintah(an) itu adalah melalui sistem perwakilan: seseorang merayu rakyat untuk memilihnya jadi pemerintah (presiden atau anggota DPR), tapi setelah duduk di kursi pemerintahan, dia lupa pada janji-rayuannya kepada rakyat. Dia mengutamakan dirinya sendiri, keluarganya (kecil – besar) atau kelompoknya. Tidak lupa sepenuhnya kepada kebutuhan rakyat, tapi rakyat tidak jadi fokus utama, melainkan sekadar sebagai embel-embel, pelengkap, pelegitimasi.

Continue Reading »

Comments Off on Demokrasi, rule of law, partisipasi

Apr 01 2022


Pelayanan pemerintah kita kpd masyarakat sudah menjadi seperti apa…?

1. Pelayanan dokumen oleh kantor2 pemerintah kita sudah semakin baik. Cara pemerintah memberi kita KTP, STNK, SIM, SHM dll sudah jauh lebih baik dibanding 10 apalagi 20-30 tahun lalu. Selain karena IT, mungkin karena mmg reformasi birokrasi kita sudah lumayan berhasil. Entah kalau revoluasi mental (?). Baik dalam arti: syarat jelas, relative transparan, cepat, murah, efisien dst. Tapi suap-menyuap ternyata masih ada, terutama oleh mereka yg kaya, tidak ingin repot, tak punya waktu atau tak paham prosedur.

2. Tapi pelayanan publik dalam bentuk barang dan jasa/”pelayanan” sepertinya belum memuaskan. Mungkin sudah cukup memuaskan, tapi protes masih terdengar di sana-sini.

Continue Reading »

Comments Off on Pelayanan pemerintah kita kpd masyarakat sudah menjadi seperti apa…?

Feb 11 2022


Ciptaker

Kerja itu ibadah. Ibadah itu salah satu wujudnya adalah kerja, kerja, kerja. Beramal! Karena itu pemerintah wajib menyediakan pekerjaan bagi waganya, atau mendorong sebagian warganya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lain. Agar semua warganya sejahtera dan bahagia, di dunia dan nanti di akhirat.

Continue Reading »

Comments Off on Ciptaker

Feb 01 2022


Program anti kemiskinan apa?

Filed under Tak Berkategori

DD, DAU dan DAK memang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Tapi hanya 8,5%!!!

Waduh kok sedikit sekali..? Lha yg 91,5% dipengaruhi oleh apa..? Bansos, BLT, BKH…?

Rumit… Singkatannya banyak…. Bikin pengamat dan lawan bicara bingung kumprung…?

Kemiskinan digarap oleh banyak orang. Malah mubeng2 gak karu-karuan. Juga jadi lahan korupsi…? Bantuan sosial rawan korupsi..?

Lalu gimana dong…?

*

Continue Reading »

Comments Off on Program anti kemiskinan apa?

Jan 24 2022


Organisasi mulur-mungkret

Terimakasih kepada Bambang Wijonarko yang telah mengisahkan hidupnya 30 tahun di Dephub, yg sekarang jadi Kemenhub, yg nanti entah jadi apa…

Organisasi memang berubah setiap saat. Lingkungannya berubah, isi organisasi berubah. Lingkungan itu ya masyarakat (orang) –yg pasti berubah terus-menerus kebutuhan, impian dan tuntutannya–, ya teknologi yg maju terus pantang mundur. Isi itu ya manusia. Organisasi itu terutama berisi manusia. Perkakas dan tetek-bengeknya hanyalah ikutan, dampak dari keberadaan manusia. Sama seperti lingkungannya, isi organisasi juga berbuah tiap saat, tiap detik, tiap menit.

Dulu di Kemenhub ada 2-3 dirjen, bertambah jadi 4-5, berkurang lagi jadi 3. Dulu ada postel (pos dan telekomunikasi) dimasukken, lalu dikeluarkan lagi. Dulu ada direktorat meteorologi, dikeluarkan jadi BMKG. Juga SAR, keluar jadi Basarnas. Sementara KAI, walau ada perusahaannya, tetap diurusi pula oleh sebuah Ditjen. Ada ada MRT dan LRT (Jakarta), LRT (Sumatera Selatan), KCI, dan kereta Makasar-ParePare, dan nantinya trem di Surabaya.

Begitulah. Kadang logis, kadang tak logis; meski birokrasi –dari sononya–  dibentuk untuk mengekspresikan logika manusia dalam mengelola kehidupan.

Continue Reading »

Comments Off on Organisasi mulur-mungkret

Jan 07 2022


Pejabat politik dan birokrasi

Berikut ini pemahaman/tafsir sy terhadap (di atas, berdasar) diskusi Rebo malam, 5 Januari 2021:

  • Kalau anda jadi pegawai di gedung DPR, anda bisa jadi karyawan TU (administrasi dalam arti sempit): planning-organizing-actuating-controlling, bisa jadi staff pimpinan (melayani full kebutuhan anggota DPR yg jadi ketua suatu gugus tugas), atau jadi “pejabat fungsional” analis kebijakan.
  • Para wakil rakyat adalah orang2 yg sangat dimanja oleh pemerintah (negara?). Selain menerima gaji, uang tunjangan dan biaya perjalanan dinas dsb., mereka berhak mengangkat staf ahli yg mereka pilih sendiri sesukanya: bisa ahli beneran, bisa teman, timses, keponakan, tetangga atau suami/isteri. Jumlahnya tak tanggung-tanggun: 5 orang! Mereka hadir setiap kali rapat, sehingga bila ada sidang pleno gedung DPR RI riuh-rendah berubah jadi pasar tiban!
  • Tapi apa hasilnya..? Apa alasannya kita harus membiayai mereka sebanyak itu?
Continue Reading »

Comments Off on Pejabat politik dan birokrasi

Older Posts »